Kota Magelang memiliki sejarah panjang dan menarik. Magelang merupakan kota tertua kedua di Indonesia. Melansir dari laman resmi Pemkot Magelang, kota ini lahir pada 11 April 907 Masehi. Hari Jadi Magelang ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 1989.
Menariknya, Magelang mengawali sejarahnya sebagai desa perdikan mantyasih, yang saat ini dikenal dengan Kampung Meteseh di Kelurahan Magelang. Mantyasih memiliki arti beriman dalam cinta kasih. Di kampung Meteseh saat ini terdapat sebuah lumpang batu yang diyakini sebagai tempat upacara penetapan Sima atau perdikan.
Sejarah Kota Magelang diperkuat dengan tiga bukti prasasti, yakni Prasasti POH, Prasasti GILIKAN, dan Prasasti MANTYASIH. Ketiganya merupakan parsasti yang ditulis di atas lempengan tembaga.
Prasasti POH dan Mantyasih ditulis zaman Mataram Hindu saat pemerintahan Raja Rake Watukura Dyah Balitung (898-910 M). Dalam prasasti ini disebut-sebut adanya Desa Mantyasih dan nama Desa Glangglang. Mantyasih inilah yang kemudian berubah menjadi Meteseh, sedangkan Glangglang berubah menjadi Magelang.
Dalam Prasasti Mantyasih berisi antara lain penyebutan nama Raja Rake Watukura Dyah Balitung, serta penyebutan angka 829 Çaka bulan Çaitra tanggal 11 Paro-Gelap Paringkelan Tungle, Pasaran Umanis hari Senais Sçara atau Sabtu, dengan kata lain Hari Sabtu Legi tanggal 11 April 907.
Dalam Prasasti ini juga disebut Desa Mantyasih yang ditetapkan oleh Sri Maharaja Rake Watukura Dyah Balitung sebagai Desa Perdikan atau daerah bebas pajak yang dipimpin oleh pejabat patih. Juga disebut-sebut Gunung Susandara dan Wukir Sumbing yang kini dikenal dengan Gunung Sindor dan dan Gunung Sumbing.
Magelang kemudian berkembang menjadi Ibu Kota Karesidenan Kedu dan pernah menjadi Ibu Kota Kabupaten Magelang. Setelah masa kemerdekaan, kota ini menjadi kotapraja dan kotamadya dan di era reformasi.
Ketika Inggris menguasai Magelang pada abad ke 18, Magelang jadikan sebagai pusat pemerintahan setingkat Kabupaten, Mas Ngabehi Danukromo diangkat sebagai bupati pertama. Mas Ngabehi yang kemudian merintis berdirinya Kota Magelang dengan membangun Alun-Alun, bangunan tempat tinggal bupati serta sebuah masjid.
Dalam perkembangan selanjutnya dipilihlah Magelang sebagai Ibu Kota Karesidenan Kedu pada tahun 1818. Setelah pemerintah Inggris ditaklukkan oleh Hindia Belanda, kedudukan Magelang semakin kuat. Pemerintah Hindia Belanda menjadikan kota ini sebagai pusat lalu lintas perekonomian. Selain itu, karena letaknya strategis, udaranya yang nyaman, serta pemandangannya indah, Magelang kemudian dijadikan Kota Militer.
Pemerintah Hindia Belanda kemudian melengkapi sarana dan prasarana perkotaan. Menara air minum dibangun di tengah-tengah kota pada tahun 1918, perusahaan listrik mulai beroperasi tahun 1927, dan jalan-jalan arteri diperkeras dan diaspal.
Kota Magelang diberikan status sebagai Kota Magelang Gemeente pada 1 April 1906 dan dipimpin seorang Belanda yang menjabat sebagai Burgemeester. Burgemeester inilah yang sekarang disebut Wali Kota.
Secara historis, Magelang pernah dijadikan pusat kekuatan militer Angkatan Darat Hindia Belanda. Saat perang Jawa 1825-1830, tentara Belanda di Batavia (Jakarta) dikirim ke Magelang untuk melawan pasukan Pangeran Diponegoro.
Setelah Perang Jawa berakhir, Belanda memilih memperpanjang kekuatan militernya di Magelang dengan mendirikan pusat militer. Atas dasar sejarah panjang Kota Mageleng ini petinggi-petinggi TNI memilih Magelang menjadi tempat sekolah Akmil. Sekolah pendidikan militer TNI AD didirikan pada tahun 31 Oktober 1945.
Tapi, Militaire Academie (MA) yang menjadi cikal bakal Akmil sejatinya awalnya berada di Jogjakarta. Melansir laman akmil.ac.id, sejarah Akmil bermula dari didirikannya MA Yogyakarta pada 31 Oktober 1945 atas perintah Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat Letnan Jenderal TNI Oerip Soemohardjo.
Pada tahun 1950, MA Yogyakarta sempat setelah meluluskan dua angkatan. Tetapi karena alasan tehnis MA ditutup untuk sementara dan taruna angkatan ketiga menyelesaikan pendidikannya di KMA Breda, Nederland.
Singkat cerita, muncul gagasan dari pimpinan TNI AD untuk mendirikan suatu Akademi Militer yang pertama kali dimunculkan pada sidang parlemen oleh Menteri Pertahanan pada tahun 1952. Setelah melalui berbagai proses, maka pada 11 November 1957, Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI, meresmikan pembukaan kembali Akademi Militer Nasional yang berkedudukan di Magelang. Akademi Militer ini merupakan kelanjutan dari MA Yogyakarta dan taruna masukan tahun 1957 ini dinyatakan sebagai Taruna AMN angkatan ke-4.
Mengingat pada saat itu masing-masing angkatan, AD, AL, AU, dan Polri, memiliki akademi, maka pada 16 Desember 1965 seluruh akademi angkatan (AMN, AAL, AAU, dan AAK) diintegrasikan menjadi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Dalam rangka reorganisasi di lingkungan ABRI, maka pada 14 Juni 1984 AKABRI Bagian Darat berubah namanya menjadi Akmil (Akademi Militer).
Dalam perkembangannya, muncul ide pembuatan SMA berbasis semi-militer yang dicetuskan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan saat itu, Jenderal LB Moerdani pada 20 Mei 1985. Ide ini diteruskan dengan menandatangani nota kesepakatan antara TNI dan Taman Siswa.
Taman Siswa merupakan organisasi kependidikan pertama di Indonesia. TNI dan Taman Siswa lalu sepakat membuat suatu lembaga bernama Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN). Lembaga ini merupakan kristalisasi dari visi Jenderal Moerdani yang selanjutnya mengawasi proses pelaksanaan sekolah ini.
LPTTN kemudian berubah nama menjadi SMA Taruna Nusantara. SMA semi militer ini kemudian diresmikan oleh Pangab saat itu, Jenderal Try Sutrisno pada tahun 1990. Selama 6 tahun pertama, Taruna Nusantara hanya menerima laki-laki sebagai siswanya dengan jumlah sekitar 245 orang. Namun mulai tahun 1996, LPTTN membuat kebijaksanaan baru dengan menerima angkatan putri pertama sebanyak 70 orang.
