Koalisi Menteri Keuangan Bicara Pentingnya Keterlibatan Sektor Privat untuk Pembiayaan Iklim

"Banyak negara yang memiliki keterbatasan fiskal, mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak akan cukup untuk mewujudkan transisi energi,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Sri Mulyani hadir sebagai Co-chair bersama dengan Sigrid Kaag, Menteri Keuangan sekaligus Wakil Perdana Menteri Belanda.

Menkeu RI Sri Mulyani berkesempatan memimpin sesi diskusi panel, di mana para peserta saling berbagi pengalaman negara masing-masing terkait dengan peluang investasi serta cara memobilisasi pembiayaan iklim.

Dalam diskusi yang cukup hangat, negara-negara anggota berkesempatan mengungkapkan pengalamannya terkait pembiayaan transisi dan iklim, baik melalui sukuk atau obligasi hijau, regulasi keuangan berkelanjutan, penetapan harga karbon, maupun pengembangan concessional finance.

Diskusi berlangsung dengan latar belakang Global Stocktake (GST) perdana, yang dirancang untuk mengevaluasi komitmen negara-negara terkait Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC), sekaligus mengevaluasi konsistensinya dengan tujuan Perjanjian Paris (Paris Agreement).

Pada pertemuan tersebut, Menkeu Sri Mulyani berbagi pengalaman Indonesia terkait Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) dan Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) country platform.

Ia juga terus menyoroti mekanisme global (interoperability) yang mendukung upaya transisi, termasuk keberhasilan Indonesia sebagai Tuan Rumah Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada 2023 dengan telah mengembangkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF).

Di akhir diskusi, Menkeu Sri Mulyani pun menyampaikan apresiasi kepada para hadirin dan Menkeu Sigrid atas dukungan dan partisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut.

“Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberi manfaat bagi keberlangsungan transisi energi di masing-masing negara anggota koalisi,” ujarnya.