Presiden Prabowo saat memberikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Foto: Setpres
JAKARTA, (ERAKINI) — Presiden Prabowo Subianto menegaskan disiplin fiskal tidak berhenti setelah anggaran negara disahkan. Pemerintah akan melanjutkan efisiensi hingga tahap pelaksanaan dan penggunaan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperkuat konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan potensi efisiensi belanja hingga Rp360 triliun.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, salah satu penyebab belanja pemerintah belum efisien adalah pola pengadaan barang yang masih dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Barang dengan spesifikasi serupa kerap dibeli oleh banyak instansi dengan harga berbeda. Kondisi tersebut membuat daya tawar pemerintah sebagai pembeli dalam skala besar menjadi kurang optimal.
“Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” tegasnya.
Konsolidasi Pengadaan
Pemerintah akan mendorong konsolidasi pengadaan dengan memanfaatkan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta penerapan praktik pengadaan terbaik.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 25,43 persen pada 2026.
“Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini adalah di tangan kita,” kata Prabowo.
Prabowo mencontohkan pengadaan Layar Pintar Interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Sebelumnya, perangkat tersebut dibeli pemerintah daerah secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit.
Setelah pengadaan dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, harga perangkat dapat ditekan menjadi sekitar Rp26 juta per unit. Harga tersebut sudah mencakup biaya pengiriman dan pemasangan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Untuk memperkuat kebijakan tersebut, pemerintah berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah. Prabowo meminta dukungan DPR RI terhadap langkah tersebut untuk membangun sistem pengadaan yang lebih terkoordinasi dan efisien.
“Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,” ucapnya.
Dalam skema tersebut, kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun, spesifikasi barang distandardisasi, serta volume pengadaan dikonsolidasikan. Seluruh proses juga akan dilakukan secara digital guna meningkatkan transparansi, persaingan, dan akuntabilitas.
Efisiensi untuk Perluas Ruang Fiskal
Prabowo menilai penghematan belanja pemerintah dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dana hasil efisiensi dapat dialihkan untuk memperbaiki ruang kelas dan sekolah, merenovasi puskesmas, membangun serta memperkuat rumah sakit, hingga menyediakan alat kesehatan.
“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita,” tutur Prabowo.
Asumsi Ekonomi Makro 2027
Pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen secara tahunan (*year on year/yoy*), lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Pemerintah juga menargetkan inflasi tetap berada pada level 2,5 persen dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Sementara itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS, lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Untuk sektor energi, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) diasumsikan sebesar 75 dolar AS per barel. Lifting minyak mentah ditargetkan mencapai 610 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.
Dari sisi pembangunan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan pada 2027 turun menjadi 6-6,5 persen dari target APBN 2026 sebesar 6,5-7,5 persen.
Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun menjadi 4,30-4,87 persen, dibandingkan target 2026 sebesar 4,44-4,96 persen.
Pemerintah turut menargetkan perbaikan rasio gini menjadi 0,362-0,367 dari 0,377-0,380 pada 2026. Sementara itu, indeks modal manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575 dari 0,57.
