Efisiensi anggaran kementerian/lembaga mulai berpengaruh terhadap berbagai bidang usaha. Bahkan dampaknya dikhawatirkan semakin meluas sehingga terjadi PHK massal. Foto: Ilustrasi/Ist
JAKARTA, (ERAKINI) - Efisiensi anggaran besar-besaran di kementerian/lembaga (K/L) mulai berpengaruh terhadap berbagai bidang usaha. Bahkan, dampaknya dikhawatirkan semakin meluas sehingga terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja) massal.
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada Akhmad Akbar Susamto sudah mengingatkan pemerintah terkait dampak makro ekonomi yang ditimbulkan dengan kebijakan pemangkasan anggaran ini. Pemotongan anggaran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Untuk itu, Akbar minta agar kebijakan efisiensi anggaran dilakukan secara cermat dan teliti. “Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ucapnya.
Hal senada diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Ah Maftuchan. Kata dia, pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipatif untuk mencegah dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi akibat kebijakan efisiensi anggaran ini.
Ia mengingatkan adanya potensi stagnasi di sektor-sektor usaha. Bahkan, sejumlah bidang usaha sudah merasakan dampak nyata dari efisiensi anggaran ini. Berikut beberapa dampak menakutkan dari kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga, dirangkum Jumat (14/2/2025):.
1. Okupansi Hotel Anjlok
Hotel merasakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran ini karena pemerintah mengurangi acara-acara seminar dan sejenisnya. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat efisiensi anggaran pemerintah berpotensi menggerus pendapatan sektor perhotelan hingga Rp24,8 triliun.
Di Jawa Timur PHRI mencatat tingkat okupansi hotel sudah turun hingga 30%. "Ketika okupansi turun, kita kena biaya-biaya tinggi. Dampak yang paling maksimal nantinya ya ada PHK," kata Ketua PHRI Jatim Dwi Cahyono.
Di Jawa Barat, PHRI menyatakan terdapat sekitar 40.000 karyawan yang berpotensi di-PHK akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tersebut. Ketua PHRI Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi menyebutkan hotel-hotel, khususnya di Kota Bandung, kini okupansinya hanya 30-35%.
"Kalau ini berkepanjangan bisa mengakibatkan kemungkinan besar usaha dari hotel dan pariwisata khususnya, bisa memangkas karyawannya minimal 50% dari jumlah karyawan sekarang," kata Dodi.
2. EO Sepi Job
Para pekerja di bidang acara (event organizer/EO) juga merasakan langsung efisiensi anggaran pemerintah. Ketua Umum Asosiasi Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo) Mulkan Kamaludin menyebutkan banyak event-event kementerian/lembaga yang sudah dibatalkan. Dampak yang ditimbulkan dari sepinya event ini adalah PHK pekerja. Ivendo saat ini sedang mengumpulkan data pekerja yang di-PHK.
3. Industri Penerbangan
Asosiasi maskapai penerbangan nasional, Indonesia National Air Carriers Association (INACA), menyebut bahwa penghematan anggaran perjalanan dinas dapat berdampak bagi jumlah pax segmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sekjen INACA Bayu Sutanto mengatakan, segmen pemerintah khususnya perjalanan dinas, selama ini berkontribusi sekitar 30%-35% terhadap industri penerbangan.
Menurut dia, maskapai yang berpotensi paling terdampak dengan kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas adalah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air. Dengan dampak ini, PHK di sektor penerbangan juga kembali menghantui setelah baru pulih pasca pandemic Covid-19.
4. Pekerja Konstruksi
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa mengatakan, dampak pemangkasan anggaran, khususnya di Kementerian Pembangunan Umum (PU), dapat menimbulkan banyaknya pekerja konstruksi yang dirumahkan. Bahkan ia memperkirakan terdapat 2,1 juta pekerja konstruksi yang terancam terkena PHK.
“Dengan pengurangan anggaran infrastruktur, kita harus bicara dampaknya. Jangan kita fokus kepada makan bergizi, tetapi kita tidak sadar besok bapak dari siswa yang dikasih makan itu di-PHK. Kaget dong,” tegasnya.
5. Biaya Kuliah
Calon mahasiswa dan orang tua juga harus bersiap menghadapi dampak efisiensi anggaran pemerintah ini. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan adanya potensi kenaikan biaya kuliah pada tahun 2025.
Menurutnya, pemotongan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) bisa berdampak langsung pada peningkatan biaya kuliah yang harus ditanggung mahasiswa. Adapun dana BOPTN dipangkas 50% dari pagu awal sebesar Rp6,018 triliun.
“Karena BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah mahasiswa,” ujar Satryo saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis (13/2/2025).
Tidak hanya BOPTN, efisiensi anggaran juga dilakukan terhadap Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Dari pagu awal sebesar Rp2,37 triliun, pemerintah meminta pemangkasan 50%.Pemangkasan anggaran juga menyasar perguruan tinggi swasta (PTS). Anggaran bantuan yang semula berjumlah Rp365,3 miliar direncanakan dipotong 50% menjadi Rp182,6 miliar.