KHL Jadi Pertimbangan Utama, Menaker Ungkap Bocoran Besaran UMP 2026

Perbedaan kondisi dan pertumbuhan ekonomi tiap daerah membuat pemerintah menyusun konsep baru agar kenaikan upah tidak lagi ditetapkan dalam satu angka. Nantinya, aturan tersebut akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

"Kita sedang menyusun konsep bahwa kenaikan upah itu bukan satu angka. Jadi, kalau ada berita naiknya sekian, itu berarti kita tidak ke sana. Tapi seperti apa, mohon maaf, ini masih dalam proses penyusunan," katanya.

Menurutnya, daerah dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi berpeluang menetapkan kenaikan upah yang juga lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Yassierli menyebutkan bahwa hingga hari ini dokumen UMP 2026 masih berupa draft dan belum menjadi keputusan final. Penetapan UMP 2026 tidak lagi terikat pada batas waktu yang sebelumnya diatur PP Nomor 36 Tahun 2021, yakni 21 November. Sebab, beleid yang disiapkan juga berupa PP. 

Pemerintah, lanjutnya, ingin memastikan seluruh proses penyusunan kebijakan terselesaikan dengan baik, termasuk penetapan kebutuhan hidup layak, pemberian kewenangan kepada Dewan Pengupahan, serta penanganan persoalan disparitas UMP.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa dalam penetapan UMP 2026, variabel penghitungan yang digunakan tetap sama, namun variabel alfa diperluas.

"Variabel-variabel dalam rumus sama, hanya saja, sekali lagi kata MK, alfanya yang harus ada adjustment sedikit. Apa adjustment-nya? yaitu pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak," katanya.