KHL Jadi Pertimbangan Utama, Menaker Ungkap Bocoran Besaran UMP 2026
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) - Pekerja swasta masih harus bersabar menanti besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Namun, pekerja bisa tersenyum karena UMP 2026 dipastikan naik lebih tinggi dari tahun ini.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini masih menggodok konsep pengupahan UMP 2026, sehingga dipastikan tidak bisa diputuskan hingga tenggat waktu pada 21 November sebagaimana amanat PP Nomor 36 Tahun 2021.
Meski demikian, besaran kenaikan UMP 2026 tidak lagi dalam satu angka seperti tahun ini. Diketahui, kenaikan UMP 2025 secara nasional rata-rata hanya sebesar 6,5 persen.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, penyusunan konsep UMP 2026 merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023 yang meminta pemerintah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam penetapan upah.
"Di situ ada amanat terkait bagaimana upah itu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL). Sehingga kita membentuk tim untuk merumuskan, menghitung, dan mengestimasi kira-kira kebutuhan hidup layak itu berapa," ujar Menaker, Kamis (20/11/2025) dikutip dari Antara.
Menaker mengungkapkan bahwa pemerintah menyadari masih terdapat disparitas upah minimum antarwilayah, baik antarkota, kabupaten, maupun provinsi.
Perbedaan kondisi dan pertumbuhan ekonomi tiap daerah membuat pemerintah menyusun konsep baru agar kenaikan upah tidak lagi ditetapkan dalam satu angka. Nantinya, aturan tersebut akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
"Kita sedang menyusun konsep bahwa kenaikan upah itu bukan satu angka. Jadi, kalau ada berita naiknya sekian, itu berarti kita tidak ke sana. Tapi seperti apa, mohon maaf, ini masih dalam proses penyusunan," katanya.
Menurutnya, daerah dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi berpeluang menetapkan kenaikan upah yang juga lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.
Yassierli menyebutkan bahwa hingga hari ini dokumen UMP 2026 masih berupa draft dan belum menjadi keputusan final. Penetapan UMP 2026 tidak lagi terikat pada batas waktu yang sebelumnya diatur PP Nomor 36 Tahun 2021, yakni 21 November. Sebab, beleid yang disiapkan juga berupa PP.
Pemerintah, lanjutnya, ingin memastikan seluruh proses penyusunan kebijakan terselesaikan dengan baik, termasuk penetapan kebutuhan hidup layak, pemberian kewenangan kepada Dewan Pengupahan, serta penanganan persoalan disparitas UMP.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa dalam penetapan UMP 2026, variabel penghitungan yang digunakan tetap sama, namun variabel alfa diperluas.
"Variabel-variabel dalam rumus sama, hanya saja, sekali lagi kata MK, alfanya yang harus ada adjustment sedikit. Apa adjustment-nya? yaitu pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak," katanya.

















