Airlangga Bikin Hidup Anggito Tak Tenang: Deposito Bank Dijamin LPS Kenapa Simpanan Koperasi Tidak?
Thomas Pulungan







Usulan tersebut disampaikan Airlangga saat menghadiri acara FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Airlangga bahkan meminta kepada Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu agar tidak hanya memikirkan stabilitas sektor perbankan, tetapi juga ikut memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menyimpan dana di koperasi.
“Jangan kita buat Pak Anggito Abimanyu hidup tenang. Karena dengan makroprudensial aman, perbankan aman, Pak Anggito hidupnya tenang. Jadi tadi kita bicara bagaimana kalau kita membantu UMKM dan koperasi, bisa nggak simpanan masyarakat di koperasi dijamin juga sama LPS?” kata Airlangga.
Menurut dia, gagasan tersebut dapat dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi XI, termasuk jika diperlukan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Airlangga mempertanyakan perbedaan perlindungan terhadap masyarakat yang menyimpan dana di bank dan koperasi.
“Masa kita masyarakat menaruh deposito di perbankan dijamin, tetapi kalau ditaruh di koperasi tidak dijamin? Nah, mumpung LPS uangnya lagi banyak,” ujarnya.
Dorong Perlindungan Setara
Usai acara, Airlangga kembali menjelaskan gagasan tersebut kepada wartawan.
Dia mengatakan ketentuan mengenai perlindungan penyimpan dana di koperasi telah memiliki pijakan dalam regulasi terkait lembaga keuangan mikro. Karena itu, menurut dia, diperlukan aturan pelaksana yang dapat memberikan kepastian mengenai mekanisme perlindungan dan penjaminannya.
“Di dalam undang-undang sudah ada. Tinggal sekarang implementing regulation-nya seperti apa. Tadi saya minta dengan Komisi XI juga untuk bisa mengatur, karena sebetulnya jumlah dari koperasi kan tidak terlalu besar, sehingga dengan demikian mereka juga nyaman untuk menyimpan uang di koperasi,” kata Airlangga.
Gagasan tersebut pada akhirnya mengarah pada upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menempatkan dana di koperasi.
Airlangga menilai perlindungan terhadap simpanan menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, terutama dalam mendukung pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ferry Juliantono Sudah Lebih Dulu Usulkan LPS Koperasi
Wacana penjaminan simpanan koperasi bukan kali pertama disuarakan pemerintah.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya juga mengusulkan pembentukan lembaga penjamin simpanan bagi koperasi.
Ferry berharap gagasan tersebut dapat dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang kini tengah dibahas di DPR RI.
“Harapannya bisa diakomodir di RUU Perkoperasian yang baru nanti termasuk juga adanya LPS bagi koperasi,” ujar Ferry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (17/9).
Ferry menyebut Kementerian Koperasi telah mengakomodasi berbagai masukan dari pemangku kepentingan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perkoperasian.
Namun, sejumlah masukan yang belum masuk dalam DIM masih menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan bersama DPR.
Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sendiri telah memasuki tahap rapat dengar pendapat Panitia Kerja (Panja) sejak 15 September 2025.
Jika gagasan tersebut terealisasi, skema perlindungan simpanan koperasi akan menjadi salah satu perubahan penting dalam tata kelola koperasi, sekaligus membuka pembahasan baru mengenai perluasan mandat dan mekanisme penjaminan LPS.

