JAKARTA, (ERAKINI) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencatat defisit Rp135,7 triliun hingga akhir Februari 2026 atau setara 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, pemerintah memastikan posisi tersebut masih berada dalam koridor yang telah ditetapkan dalam desain APBN tahun ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, APBN 2026 mencatat defisit 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp135,7 triliun per akhir Februari 2026. Secara keseluruhan, APBN 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap PDB.
“Defisit APBN tercatat sekitar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen dari PDB yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ia menyatakan APBN hingga Februari 2026 mencatatkan defisit meskipun pendapatan negara meningkat 12,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp358 triliun atau 11,4 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun. Kinerja positif tersebut didorong oleh penerimaan perpajakan yang terealisasi sebesar Rp290 triliun atau 10,8 persen dari target.
Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan pajak yang tumbuh 30,4 persen yoy mencapai Rp245,1 triliun atau 10,4 persen dari target, serta penerimaan kepabeanan dan cukai yang terkontraksi 14,7 persen yoy menjadi Rp44,9 triliun atau 13,4 persen dari target.
“Ini terutama dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas dan produksi industri. Namun, berdasarkan data terakhir, cukai sudah kembali tumbuh secara year-on-year sekitar 7 persen. Ke depan kami berharap target penerimaan bea dan cukai dapat tercapai, bahkan mungkin melampaui target,” kata Purbaya.
Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp68 triliun atau 14,8 persen dari target, namun mengalami kontraksi 11,4 persen yoy.
Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi oleh penyesuaian komponen PNBP setelah penerimaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dialihkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari target, melonjak 41,9 persen yoy.
Purbaya menuturkan lonjakan belanja negara tersebut salah satunya dipicu kebijakan pemerintah yang mendorong realisasi anggaran lebih merata sepanjang tahun agar dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional dapat lebih cepat dirasakan.
Pemerintah juga optimistis pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen yoy masih dapat dicapai hingga akhir tahun.
“Belanja ini diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun,” ujarnya.
Pertumbuhan belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai 63,7 persen yoy dengan realisasi Rp346,1 triliun atau 11,0 persen dari target. Sementara belanja kementerian/lembaga meningkat 85,5 persen yoy dengan realisasi Rp155,0 triliun atau 10,3 persen dari target.
Adapun belanja non-kementerian/lembaga terealisasi sebesar Rp191,0 triliun atau 11,7 persen dari target, tumbuh 49,4 persen yoy. Realisasi transfer ke daerah (TKD) juga meningkat 8,1 persen yoy menjadi Rp147,7 triliun atau 21,3 persen dari target.
Dengan capaian tersebut, keseimbangan primer tercatat defisit Rp35,9 triliun, masih berada dalam ambang batas proyeksi APBN 2026 sebesar defisit Rp89,7 triliun. Adapun realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp164,2 triliun atau 23,8 persen dari target.
“Secara keseluruhan, kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali menunjukkan APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuh Purbaya.
