Merespons Kerukunan dengan Keadilan: Urgensi Kepemimpinan Perempuan dalam Ekosistem Damai
M Adib Abdushomad








M Adib Abdushomad
Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag RI
Upaya merawat kerukunan umat beragama di Indonesia kerap dipahami secara sempit sebagai ketiadaan konflik terbuka. Selama tidak terjadi kekerasan fisik, perusakan rumah ibadah, atau bentrokan antarumat, situasi dianggap aman dan terkendali.
Pandangan ini, meskipun tidak sepenuhnya keliru, menyimpan persoalan mendasar. Kerukunan yang hanya diukur dari absennya konflik sesungguhnya masih berada pada level negative peace, yakni perdamaian yang rapuh karena tidak menyentuh akar ketidakadilan struktural yang berpotensi memicu konflik di kemudian hari.
Kerukunan yang sejati dan berkelanjutan justru menuntut lebih dari sekadar stabilitas sosial. Ia memerlukan ekosistem damai yang adil, inklusif, dan partisipatif. Dalam konteks inilah, saya memandang bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama harus bertumpu pada dua pilar yang saling berkelindan: space of dialogue atau ruang dialog, serta space of opportunity atau ruang kesempatan.
Dialog yang tidak disertai dengan kesempatan yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan hanya akan berujung pada seremoni, bukan transformasi.
Sebagai Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), saya menyaksikan secara langsung bahwa salah satu tantangan struktural terbesar dalam ekosistem kerukunan kita adalah masih kuatnya dominasi laki-laki dalam lembaga-lembaga kerukunan, khususnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai daerah.
Struktur kepengurusan yang male dominated ini bukan semata persoalan representasi numerik, melainkan menciptakan apa yang dalam kajian kebijakan disebut sebagai blind spot—titik buta dalam perumusan dan implementasi kebijakan kerukunan.
Ketika ruang dialog dan meja pengambilan keputusan hampir seluruhnya diisi oleh satu perspektif gender, pengalaman sosial dan kebutuhan spesifik perempuan sering kali tidak terartikulasikan secara memadai. Padahal, dalam banyak konteks konflik sosial berdimensi keagamaan, perempuan justru berada di garis depan kerentanan sekaligus ketahanan sosial.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam berbagai laporannya menegaskan bahwa ketidakadilan gender tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan relasi kuasa yang timpang dan budaya pengambilan keputusan yang eksklusif. Ketika struktur sosial tidak inklusif, maka kebijakan yang lahir pun cenderung abai terhadap kelompok rentan.
Urgensi keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan kerukunan semakin nyata jika kita menilik pengalaman konflik di Indonesia. Dalam berbagai konflik berlatar agama, mulai dari konflik Sampang hingga kasus-kasus pengusiran dan pembatasan kelompok minoritas keagamaan, perempuan dan anak-anak hampir selalu menjadi kelompok yang paling lama menanggung dampak.
Mereka bertahan di pengungsian dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, sanitasi, pendidikan, dan keamanan. Lebih dari sekadar kehilangan tempat tinggal, mereka mengalami stigmatisasi sosial, kehilangan rasa aman, serta trauma berlapis yang kerap luput dari agenda rekonsiliasi formal.
Ironisnya, meskipun perempuan menanggung beban sosial dan psikologis yang paling berat, suara mereka jarang hadir dalam proses perundingan, mediasi, maupun rekonsiliasi pascakonflik. Keputusan tentang bagaimana perdamaian dibangun kembali sering kali dirumuskan tanpa mempertimbangkan perspektif pemulihan trauma keluarga, keberlanjutan sosial, dan perlindungan kelompok rentan.
Inilah paradoks besar dalam praktik kerukunan kita: perempuan diposisikan sebagai objek perlindungan, tetapi tidak diberi ruang sebagai subjek pengambil keputusan. Padahal, pengalaman empiris menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian justru meningkatkan kualitas dan daya tahan rekonsiliasi. Hal ini bukan karena sifat biologis perempuan semata, melainkan karena posisi sosial mereka yang terhubung erat dengan jaringan komunitas akar rumput.
Melalui majelis taklim, kelompok ekonomi produktif, komunitas pendidikan, hingga jejaring keluarga, perempuan memiliki kapasitas sosial yang strategis untuk melakukan deteksi dini terhadap benih intoleransi. Mereka sering kali menjadi pihak pertama yang merasakan perubahan suasana sosial, ujaran kebencian, atau gesekan antarwarga sebelum konflik itu muncul ke permukaan.
Tantangan kerukunan di era kontemporer juga tidak lagi terbatas pada ruang fisik. Perkembangan teknologi informasi telah memindahkan sebagian besar provokasi, ujaran kebencian, dan kekerasan simbolik ke ruang digital.
Narasi intoleran berbasis agama kini menyebar cepat melalui media sosial dan platform pesan instan, sering kali menyasar keluarga dan anak-anak. Pemerintah telah merespons fenomena ini melalui berbagai regulasi, termasuk kebijakan tata kelola sistem elektronik dan perlindungan anak. Namun, regulasi semata tidak akan efektif tanpa aktor sosial yang mampu bekerja di tingkat komunitas.
Di sinilah peran strategis perempuan sebagai aktor kerukunan digital menjadi sangat relevan. Dalam banyak keluarga dan komunitas, perempuan berperan sebagai simpul informasi sekaligus penjaga nilai. Dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam struktur FKUB, kita dapat membangun garda terdepan literasi digital yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi preventif. Perempuan dapat menjadi agen penyaring hoaks, penangkal ujaran kebencian, serta penyebar narasi keagamaan yang damai dan berkeadilan di ruang digital.
Menyadari kompleksitas tantangan tersebut, pemerintah melalui PKUB berpandangan bahwa perubahan paradigma kerukunan tidak dapat berhenti pada imbauan moral. Ia harus ditopang oleh kerangka regulasi yang tegas dan progresif.
Saat ini, kami tengah mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Salah satu terobosan penting dalam draf tersebut adalah mandat keterlibatan perempuan dalam kepengurusan FKUB.
Mandat ini bukan dimaksudkan sebagai formalitas administratif atau sekadar pemenuhan kuota. Ia merupakan upaya sadar untuk membuka space of opportunity bagi perempuan agar dapat berkontribusi secara substantif dalam pengambilan keputusan.
Namun demikian, kami juga menyadari bahwa regulasi saja tidak cukup. Tantangan implementasi di daerah, resistensi budaya, hingga risiko tokenisme—di mana perempuan hadir tetapi tidak diberi ruang pengaruh—harus diantisipasi secara serius. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, pendampingan, dan perubahan budaya organisasi menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda ini.
Dukungan terhadap kepemimpinan perempuan dalam FKUB diharapkan mampu menggeser paradigma kerukunan dari pendekatan reaktif menuju preventif dan protektif. Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih berada pada angka yang mengkhawatirkan.
Banyak dari kekerasan tersebut berakar pada normalisasi budaya kekerasan yang kerap dibungkus dengan tafsir keagamaan yang sempit. Kehadiran perempuan dalam struktur FKUB menjadi penting untuk menghadirkan narasi keagamaan yang lebih berperspektif keadilan, perlindungan, dan martabat manusia.
Lebih jauh, keterlibatan perempuan juga berimplikasi langsung pada kualitas mitigasi konflik. Dalam situasi gesekan antarumat beragama, perempuan pengurus FKUB dapat mengintegrasikan perspektif perlindungan sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Dengan demikian, penanganan konflik tidak berhenti pada kesepakatan elite, tetapi benar-benar memastikan bahwa proses rekonsiliasi tidak meninggalkan trauma berkepanjangan bagi perempuan dan anak-anak.
Kita tentu tidak menutup mata bahwa upaya ini menghadapi tantangan serius. Masih ada pandangan yang menganggap bahwa urusan kerukunan adalah wilayah yang hanya layak dikelola oleh aktor tertentu.
Namun, data tentang pengalaman kekerasan anak dan remaja menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kemewahan untuk menunda transformasi. Anak-anak berhak tumbuh dalam masyarakat yang rukun, tetapi kerukunan itu tidak akan kokoh jika dibangun di atas fondasi yang meminggirkan setengah dari populasi bangsa.
Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa mandat keterlibatan perempuan dalam R Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama bukan sekadar soal representasi. Ini adalah soal efektivitas kebijakan perdamaian Indonesia di masa depan. Kerukunan yang berkeadilan membutuhkan ketelitian, empati, dan keberanian untuk membongkar struktur yang timpang.
Dengan membuka ruang kepemimpinan bagi perempuan dalam FKUB, kita sedang memperkuat daya tahan sosial bangsa dan menyiapkan fondasi perdamaian yang lebih manusiawi.
Indonesia yang rukun tidak cukup dibangun dengan diamnya konflik. Ia harus dirajut dengan keadilan, partisipasi, dan keberanian untuk berubah. Dan dalam proses itu, kepemimpinan perempuan bukan pelengkap, melainkan kebutuhan yang tidak bisa ditawar.

