Haji 2025: Kesabaran Menghadapi Ujian Eksternal
Prof Dr KH Muhammad Ishom, M.A.,
Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 diwarnai sejumlah kritik dan keluhan dari masyarakat, terutama berkaitan dengan kebijakan baru yang diterapkan Arab Saudi melalui sistem Syarikah. Banyak jemaah merasa pelayanan tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya, sementara sebagian menyalahkan Kementerian Agama RI karena dianggap tidak mampu mengantisipasi atau menyesuaikan diri dengan kebijakan baru tersebut. Kritik ini meluas di media sosial, bahkan menjadi konsumsi politik di ruang-ruang publik.
Namun, penting untuk melihat persoalan ini secara jernih. Kebijakan Syarikah merupakan regulasi resmi dari otoritas Arab Saudi yang mengubah sistem penyelenggaraan layanan haji, terutama terkait akomodasi, transportasi, dan konsumsi.
Negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia, tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan mekanisme teknis layanan seperti sebelumnya. Kementerian Agama RI berada dalam posisi sebagai mitra yang menyesuaikan diri dengan aturan baru ini, bukan sebagai pengambil keputusan utama.
Kementerian Agama sebenarnya telah melakukan berbagai upaya adaptif, termasuk melakukan komunikasi intensif dengan pihak Muassasah, meninjau langsung kesiapan layanan di Arab Saudi, serta menyiapkan mitigasi terhadap potensi kendala di lapangan.
Namun, keterbatasan ruang gerak dan waktu implementasi kebijakan Syarikah membuat beberapa kendala tetap terjadi. Di sinilah perlunya pemahaman publik bahwa sebagian masalah bukan semata kelalaian pemerintah Indonesia, melainkan akibat sistem yang sedang mengalami transisi global.


















