Benarkah Pertahanan dan Keamanan Indonesia Seburuk yang Dikatakan Anies-Ganjar?

Debat capres ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) lalu, masih menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Terutama pada sesi capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yang memberikan penilaian 5 terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia, sejak empat tahun terakhir. Demikian pula ketika capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan yang memberi nilai 11 dari 100. 

Jika dianalogikan dalam penilaian siswa di sekolah, nilai 5 dan 11 dari 100 merupakan nilai yang buruk atau merah sehingga memungkinkan siswa tersebut tidak lulus. Sebagai warga negara Indonesia yang merasakan hidup lebih aman dan nyaman,  saya bertanya-tanya, benarkah pertahanan dan keamanan Indonesia seburuk dan separah yang disampaikan Ganjar dan Anies? Untuk menjawabnya, saya melakukan konfirmasi pada fakta dan data, setidaknya ada tujuh poin penting hasil konfirmasi saya atas fakta dan data yang sempat disebut Ganjar dan Anies di debat ketiga, yaitu sebagai berikut.

Pertama, dalam konteks pertahanan dan keamanan dari gangguan terorisme, justru menurun sangat drastis, terlihat dari semakin berkurangnya insiden dan peristiwa serangan terorisme, misalnya bom bunuh diri. Demikian pula dengan peristiwa penusukan atau penyerangan. Deteksi dini yang dilakukan oleh aparat keamanan, khususnya Densus 88, cukup berhasil. Sebab aparat keamanan sudah memiliki payung hukum dan undang-undang terorisme yang sudah disahkan oleh DPR-MPR. Hal ini jelas bertentangan dengan pernyataan Ganjar yang menyebut bahwa masih maraknya kasus-kasus hukum penting di Indonesia, mulai dari terorisme, narkoba, pinjaman online (pinjol), judi online, dan kekerasan seksual.

Bila ditarik sedikit ke belakang, pada periode pertama pemerintahan Jokowi berhasil membubarkan ormas-ormas radikal yang berorientasi menghalalkan kekerasan atas nama agama dan hendak mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Khilafah. Pembubaran ini pun dalam rangka mempertahankan dan mengamankan bangsa dan negara. Kebijakan ini terbukti mampu membuat keamanan negara stabil. Pasca pembubaran, agitasi khilafah berkurang dan aksi-aksi terorisme pun meredup.

Kedua, Indonesia beberapa kali menjadi tuan rumah dalam event internasional dengan aman dan memberikan kenyamanan bagi peserta yang hadir. Acara-acara besar bertaraf internasional diadakan di Indonesia dengan aman itu di antaranya KTT G20 di Bali, KTT ASEAN, AIS Forum, R20, dan Y20. Dalam bidang olahraga, Indonesia juga menjadi tuan rumah untuk Asian Game, Moto GP Mandalika, Piala Dunia U-17, dan F1 Powerboat dengan kondusif dan aman.

Dari sekian banyak acara tingkat internasional tersebut, Indonesia dipercaya sebagai leader, pemimpin, sekaligus tuan rumah, bukan sekedar sebagai peserta sebagaimana yang disindir oleh Anies Rasyid Baswedan.

Ketiga, kesuksesan menangani covid-19. Indonesia termasuk diakui kesuksesannya oleh dunia dalam menangani Covid-19 dan pada saat yang sama perekonomian tidak begitu jatuh. Boleh dibilang bahwa kesuksesan menangani Covid-19 sejatinya melampaui pertahanan dan keamanan; pertahanan dan keamanan bagi kesehatan warga negara dari virus Covid-19. Proses vaksinasi pun berjalan dengan lancar.

Keempat, dalam AKMIL (Akademi Militer) terdapat empat fakultas baru yang didirikan di era Prabowo Subianto sebagai Menhan RI, yaitu bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik untuk mempersiapkan SDM putra-putri Indonesia terbaik untuk menguasai teknologi, artificial intelligence, dan cyber. Bukan barang yang dibeli, yang dikuasai justru know how (tahu caranya) dan sistemnya. Sebab yang terpenting adalah awaknya, penggunanya, yaitu manusia yang dalam konteks ini adalah militer. Hal ini juga dijelaskan Prabowo pada saat debat Capres. Secanggih apapun teknologi baik dalam bentuk perangkat keras atau hardware, maupun perangkat lunak atau software, jika tidak ada SDM-SDM unggul yang dapat menggunakannya, maka tidak bisa dijalankan dengan semestinya, tiada gunanya.

Kelima, soal keamanan cyber pemerintah Indonesia memiliki ICA (Indonesian Cyber Army) atau dikenal dengan istilah ‘Cyber Security Competition’. Selain Polri dan TNI, ICA juga dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Walaupun website pemerintahan pernah diretas, akan tetapi dengan cepat mudah ditangani oleh ICA.

Keenam, pertahanan dan keamanan memang ada sebagian yang relevan untuk diketahui oleh publik dan sebagian tidak boleh dibuka ke publik lantaran bersifat rahasia negara. Ada hal-hal yang jika dibuka akan mengancam negara, maka harus dirahasiakan. Ini SOP di setiap negara. Dan kerahasiaan negara diatur dalam KUHP dan perundang-undangan negara.

Justru letak keberhasilannya adalah jika rahasia negara tidak terjadi kebocoran, transparansi terhadap rahasia negara adalah kekeliruan. Jika ingin tahu keberhasilan dari kerja-kerja tersamar adalah terciptanya kehidupan sosial yang aman dan damai yang dirasakan secara nyata.

Negara itu kalau boleh dianalogikan seperti tubuh manusia yang harus berpakaian Ketika berada di ruang publik, mana anggota tubuh yang harus tertutup dan mana yang boleh terbuka, tapi yang pasti tidak boleh telanjang. Begitu juga negara yang tidak boleh bugil dan telanjang bulat di mata negara-negara lain.

Prabowo sanggup menahan diri untuk tidak mengumbar data yang bersifat rahasia negara, meski dipancing dan diprovokasi oleh Ganjar dan Anies. Menjadikan kita paham mana Capres yang memahami pertahanan dan keamanan negara dan mana yang tidak paham.

Ketujuh, berdasarkan hasil survei LSI Denny JA bahwa kepuasan dan sangat puas terhadap kinerja Prabowo Subianto sebagai Menhan RI sebesar 75%; berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Juni 2023 bahwa TNI (Tentara Negara Indonesia) adalah Lembaga negara yang paling tinggi tingkat kepercayaan publiknya mencapai 95,8%; berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis tahun 2023, menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri sebesar 87,8%. 

Jika ditarik ke atas kinerja Presiden, berdasarkan hasil survei LSI Denny JA menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi per-tahun 2023 sebesar 76% dan menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia Presiden Jokowi memiliki tingkat kepercayaan publik sebesar 92,8%.

Dengan melihat angka-angka hasil survei tersebut, maka penilaian Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan terlalu berlebihan, tidak realistis, terlalu subjektif, bernada sinisme, dan tidak mencerminkan suara mayoritas masyarakat Indonesia yang menyatakan kepuasannya.

Meski sejatinya masih banyak poin-poin penting yang lain, tetapi tujuh poin penting yang disampaikan tersebut agaknya sudah cukup sebagai bukti bahwa pertahanan dan keamanan Republik Indonesia baik-baik saja, tidak separah sebagaimana penilaian Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan.

Bahwa benar terdapat beberapa hal dalam bidang pertahanan dan keamanan yang perlu ditingkatkan khususnya alutsista dan instrumen pertahanan lainnya. Namun, dengan menilai kinerja yang tidak realistis dan bernada sinisme tersebut, justru menunjukkan ketidaktahuan mereka secara substansial dalam bidang pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Mukti Ali Qusyairi, Penulis Buku Ulama Bertutur tentang Jokowi