Alasan BPJPH Gratiskan Sertifikat Halal bagi Warteg hingga Warung Nasi Padang

Haikal Hasan mengatakan, program gratis tersebut merupakan bagian dari sertifikasi halal gratis (Sehati) sebagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Adapun aturan teknisnya tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Regulasi ini berlaku sejak 8 Juli 2025.

“Dengan peraturan baru ini kami akan percepat, permudah proses sertifikasi halal,” ujar Ahmad Haikal yang akrab disapa Babe Haikal.

Dia menjelaskan, kebijakan ini diharapkan mempermudah seluruh warung makan tradisional untuk memperoleh sertifikat halal melalui skema pendampingan proses produk halal. Selain meningkatkan standar usaha, sertifikasi halal juga dinilai mampu mendongkrak daya saing warung lokal di tengah maraknya restoran waralaba asing.

“Kami ingin rumah makan yang begitu banyak ini juga berdaya saing dengan franchise rumah makan luar negeri yang kini menjamur. Jadi ini kompetisi sehat, dengan standar dan kualitas,” katanya.

Menurut Babe Haikal, warung bersertifikat halal akan semakin dipercaya konsumen karena sertifikat itu memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim.

“Kami juga ingin anak-anak lebih menyukai menu Nusantara, ada soto Betawi, soto Bogor, sate, rendang, dan lainnya. Selama ini kita perhatikan anak-anak banyak ke rumah makan franchise asing,” ujarnya.

Adapun syarat untuk mengajukan sertifikat halal gratis melalui skema self declare antara lain: memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) skala mikro dan kecil, bahan yang digunakan dipastikan halal, proses produksi sederhana, omzet maksimal Rp 15 miliar, hingga jumlah outlet tidak lebih dari satu. Produk juga tidak boleh mengandung bahan berbahaya atau unsur hewani hasil sembelihan non halal.