Daftar Produk yang Wajib Bersertifikat Halal Jelang Penerapan Wajib Halal 18 Oktober 2026

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, kewajiban sertifikasi halal merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, kepastian, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengonsumsi maupun menggunakan produk yang beredar di Indonesia.

Selain itu, sertifikasi halal juga dinilai mampu memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan mengembangkan usahanya.

"Selain memang sudah waktunya, kalau bukan sekarang (mengurus sertifikat halal) kapan lagi? Cakupan penahapan kedua ini sangat luas dan menyentuh berbagai sektor strategis. Kewajiban ini mutlak meliputi sejumlah jenis produk sebagaimana diatur dalam regulasi," ujar Haikal seperti dikutip, Jumat (24/7/2026).

Haikal mengimbau seluruh pelaku usaha yang produknya termasuk dalam kategori wajib halal agar tidak menunda proses sertifikasi. Dengan begitu, implementasi kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026 dapat berjalan dengan baik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun perlindungan bagi konsumen.

Berikut daftar produk yang wajib memiliki sertifikat halal beserta batas waktu penerapannya:

1. Obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, paling lambat 17 Oktober 2026.
2. Obat bebas dan obat bebas terbatas, paling lambat 17 Oktober 2029.
3. Obat keras (kecuali psikotropika), paling lambat 17 Oktober 2034.
4. Kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik, paling lambat 17 Oktober 2026.
5. Barang gunaan kategori sandang, penutup kepala, dan aksesori, paling lambat 17 Oktober 2026.
6. Barang gunaan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor, paling lambat 17 Oktober 2026.
7. Alat kesehatan kelas risiko A, paling lambat 17 Oktober 2026.
8. Alat kesehatan kelas risiko B, paling lambat 17 Oktober 2029.
9. Alat kesehatan kelas risiko C, paling lambat 17 Oktober 2034.
10. Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau proses pembuatannya belum halal, pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.