BPJPH Imbau Pelaku Usaha Bersiap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal Mulai Oktober 2026

Haikal menegaskan, kewajiban sertifikasi halal berlaku secara adil bagi seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun produk impor.

“Di semua negara berlaku sama. Barang-barang (produk) yang masuk dan beredar di Indonesia seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan lainnya, pada Oktober 2026 wajib bersertifikat halal bila itu (terkategori wajib bersertifikat) halal. Dan wajib diberi keterangan tidak halal bila itu (produknya) nonhalal,” kata Haikal dilansir dari situs resmi BPJPH, Jumat (27/2/2026).

Ia mengungkapkan, implementasi kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Negara menjamin perlindungan bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu yang menjadi pegangan kami dalam menjalankan amanah ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Haikal menyebut sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai kewajiban regulasi atau persoalan agama semata. 

Menurut dia, sertifikasi halal juga merupakan bentuk komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, serta upaya membangun kepercayaan konsumen.

Adapun forum AmCham tersebut juga menjadi ruang dialog antara regulator dan pelaku usaha. Diskusi membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kesiapan rantai pasok, pengakuan sertifikat halal dari luar negeri, hingga strategi komunikasi label halal kepada konsumen.