Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, kewajiban sertifikasi halal di Indonesia tetap mengacu pada amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan turunannya. Foto: Dok BPJPH
JAKARTA, (ERAKINI) — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa produk-produk asal Amerika Serikat (AS) yang masuk ke Indonesia tetap wajib bersertifikat halal sesuai regulasi yang berlaku.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, kewajiban sertifikasi halal di Indonesia tetap mengacu pada amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan turunannya.
“Seluruh produk yang termasuk kategori wajib halal dan masuk, beredar, serta diperdagangkan di Indonesia, termasuk produk impor dari Amerika Serikat dan negara lain, harus memenuhi ketentuan sertifikasi halal sesuai regulasi, baik bersertifikat halal di negaranya maupun halal di Indonesia,” ujar Haikal dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).
Menurut Haikal Hasan, perjanjian perdagangan resiprokal antara Indonesia dan AS tidak menghapus kewajiban sertifikasi dan label halal bagi produk yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia.
“Kerja sama resiprokal bukanlah penghapusan kewajiban halal. Setiap produk yang wajib halal dan masuk ke Indonesia tetap harus bersertifikat halal serta mencantumkan label halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Haikal.
Haikal Hasan memastikan negara hadir untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat atau konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk. Sementara untuk produk nonhalal dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Namun demikian, produk tersebut tetap wajib mencantumkan keterangan tidak halal sesuai ketentuan.
Lebih lanjut, Haikal menyampaikan bahwa pengakuan timbal balik justru memperkuat tata kelola halal global tanpa mengurangi kedaulatan regulasi Indonesia.
Adapun mekanisme kerja sama saling pengakuan atau Mutual Recognition Agreement (MRA) merupakan bentuk pengakuan standar halal antara BPJPH dan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah melalui proses asesmen ketat.
Mekanisme ini tidak berarti penghapusan kewajiban halal, melainkan penyederhanaan prosedur melalui pengakuan sertifikat halal yang diterbitkan LHLN yang telah diakui BPJPH.
Saat ini, terdapat lima LHLN di Amerika Serikat yang telah menjalin kerja sama pengakuan standar halal dengan BPJPH, yakni Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA), American Halal Foundation (AHF), Islamic Services of America (ISA), Halal Transactions Inc/Halal Transactions of Omaha (HTO), serta Islamic Society of Washington Area melalui Halal Certification Department (ISWA).
“BPJPH juga memastikan komitmen perlindungan konsumen serta pelaksanaan kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 dijalankan secara konsisten, transparan, dan akuntabel, termasuk terhadap produk impor,” sebut Haikal.