Pusat Investasi Pemerintah Bantu Biaya Sertifikasi Halal bagi 1.000 Pelaku Usaha

Melalui program ini, setiap pelaku usaha akan menerima bantuan sebesar Rp230.000 per unit usaha guna mengurus sertifikasi halal melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (self-declare). Program ini akan dilaksanakan secara bertahap.

“Sertifikasi halal ini difasilitasi melalui jalur pernyataan pelaku usaha atau self-declare, dengan biaya sebesar Rp230.000 per unit usaha yang akan dilakukan secara bertahap,” demikian pernyataan BPJPH dalam situs resminya, Rabu (30/4/2025).

Selain dukungan dana, PIP juga menggandeng Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang ditunjuk untuk mendampingi para pelaku usaha selama proses sertifikasi berlangsung. Kolaborasi ini bertujuan memastikan para pelaku usaha mendapatkan pendampingan teknis yang memadai.

Lebih lanjut, PIP juga berkomitmen untuk melakukan sosialisasi, edukasi, serta publikasi terkait jaminan produk halal, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam mendukung penguatan ekosistem halal di Indonesia.

Komitmen tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara PIP dan BPJPH yang ditandatangani pada Senin (28/4/2025) di kantor BPJPH, Jakarta Timur. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, dan Direktur Utama PIP, Ismed Saputra, serta disaksikan oleh Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan.

Perjanjian kerja sama ini berlaku hingga 31 Desember 2025 atau hingga seluruh kuota sertifikasi halal terpenuhi. BPJPH dan PIP juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengapresiasi inisiatif kolaboratif tersebut. Ia menegaskan bahwa dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mempercepat pengembangan industri halal nasional.

“Semakin banyak lembaga yang terlibat dalam fasilitasi sertifikasi halal, maka semakin cepat Indonesia mencapai posisinya sebagai pusat produsen halal dunia,” ujar Haikal Hasan dalam sambutannya.