Ini Sanksi Jika Produk Usaha Anda Tak Disertifikasi Halal hingga Oktober 2024
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) RI menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.
Secara teknis, aturan ini dijelaskan secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam aturan turunan ini, masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024.
Lalu bagaimana sanksi apabila produk usaha tidak dilakukan sertifikasi halal hingga Oktober 2024?
Kepala BPJPH Kemenag RI, Muhammad Aqil Irham, mengatakan, bagi para pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal pada Oktober 2024, mereka akan dikenai sanksi.
“Sanksi yang diberikan untuk produk yang tidak bersertifikat halal mencakup peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan produk dari peredaran, sesuai ketentuan dalam PP Nomor 39 Tahun 2021,” ujar Aqil, dikutip dari situs resmi BPJPH, Senin (7/10/2024).
Aqil mengatakan, sertifikasi halal bersifat wajib tanpa pengecualian, mulai dari usaha besar hingga mikro, termasuk pedagang kaki lima. Adapun kebijakan kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2024 berlaku bagi tiga kelompok produk, yakni pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.


















