Kolaborasi BPJPH-Kemenperin Dorong Kepemilikan Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha

“BPJPH dan Kementerian Perindustrian memiliki target dan tujuan yang sama terkait dengan melindungi pelaku usaha dan masyarakat Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, maka kolaborasi ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terus dijalin dengan baik,” ujar Haikal Hasan seperti dikutip erakini dari situs BPJPH, Jumat (22/11/2024). 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Plt. Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto, dan Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal Nila Kumalasari.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara BPJPH dan Kemenperin untuk memperkuat ketahanan industri, terutama dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal. 

Menurutnya, pihak Kemenperin akan mendukung BPJPH melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang dapat memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha, terutama industri mikro dan kecil.

“Kolaborasi ini sangat penting, terutama untuk melindungi industri mikro dan kecil yang menjadi binaan kami. Kami berkomitmen untuk membawa mereka agar mampu bersaing di pasar global, salah satunya dengan memastikan produk mereka mendapatkan sertifikat halal,” ujar Agus Gumiwang.

Selain dukungan regulasi, kolaborasi antara kedua lembaga ini juga akan diwujudkan dalam bentuk anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal serta program strategis lainnya. 

Salah satunya adalah memaksimalkan peran 21 balai di bawah Kemenperin sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) untuk mendukung layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Kedua belah pihak berharap kolaborasi ini akan mempercepat proses sertifikasi halal di Indonesia, sehingga dapat menciptakan produk yang memenuhi standar halal serta memperkuat daya saing industri Indonesia di pasar global.