YERUSALEM, (ERAKINI) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan kesediaannya untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, meski sebelumnya kantor Netanyahu sempat melontarkan kritik keras terhadap komposisi kepengurusan inti dewan tersebut.
Dewan yang diketuai langsung oleh Trump itu pada awalnya dipromosikan sebagai forum terbatas para pemimpin dunia untuk mengawasi rencana gencatan senjata di Gaza. Namun, seiring waktu, arah kebijakan dewan ini tampak melebar. Pemerintahan Trump mulai mengundang puluhan negara dan memberi sinyal bahwa forum tersebut diproyeksikan menjadi mediator konflik global, sebuah langkah yang memicu kontroversi luas.
Sebelumnya, kantor Netanyahu menyatakan keberatan terhadap komite eksekutif dewan yang dinilai tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah Israel dan dianggap bertentangan dengan kebijakan Tel Aviv. Keberadaan Turki, yang selama ini vokal membela Palestina, dalam struktur dewan juga disebut sebagai salah satu ganjalan utama, meski alasan detail tidak dijabarkan secara terbuka. Di dalam negeri Israel sendiri, Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich menentang keras inisiatif tersebut dan mendorong agar Israel bertindak sepihak dalam menentukan masa depan Gaza.
Sejumlah negara telah lebih dulu menyatakan bergabung dalam Dewan Perdamaian Trump, di antaranya Uni Emirat Arab, Maroko, Vietnam, Belarus, Hungaria, Kazakhstan, dan Argentina. Sementara itu, Inggris, Rusia, serta otoritas eksekutif Uni Eropa mengonfirmasi telah menerima undangan, namun belum mengambil keputusan final.
Perkembangan ini berlangsung bersamaan dengan kehadiran Trump di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, di mana ia diperkirakan akan memaparkan lebih rinci visi dan peran dewan tersebut. Meski demikian, banyak pertanyaan mendasar masih menggantung, termasuk siapa saja pemimpin dunia lain yang benar-benar akan bergabung dan sejauh mana kewenangan dewan ini akan dijalankan.
Kontroversi makin menguat setelah Trump, menanggapi pertanyaan wartawan, membuka kemungkinan bahwa Dewan Perdamaian dapat mengambil alih peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menilai PBB selama ini belum efektif dan gagal memaksimalkan potensinya, meski di saat yang sama mengakui bahwa organisasi tersebut seharusnya tetap ada.
Pernyataan tersebut memicu penolakan dari berbagai pihak internasional. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot secara tegas menyatakan dukungan terhadap upaya perdamaian, tetapi menolak pembentukan lembaga baru yang berpotensi menggantikan PBB. Ketegangan diplomatik juga mencuat ketika Trump melontarkan komentar merendahkan terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron, sebelum kemudian mencoba meredamnya dengan menyebut Macron sebagai “teman”, sambil tetap meragukan kelangsungan kepemimpinannya.
Struktur Dewan Perdamaian Trump diisi oleh tokoh-tokoh berpengaruh, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Selain itu, Gedung Putih juga membentuk Dewan Eksekutif Gaza yang diklaim akan bertugas menjalankan fase lanjutan gencatan senjata. Dewan ini memiliki mandat sensitif, mulai dari pengerahan pasukan keamanan internasional, pelucutan senjata Hamas, hingga rekonstruksi Gaza yang hancur akibat agresi militer Israel.
Mantan utusan PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, ditunjuk sebagai perwakilan Dewan Eksekutif Gaza untuk mengawasi operasional harian. Nama-nama lain yang masuk dalam struktur ini antara lain Witkoff, Kushner, Blair, Rowan, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, diplomat Qatar Ali Al-Thawadi, Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad, Menteri UEA Reem Al-Hashimy, pengusaha Israel Yakir Gabay, serta Sigrid Kaag, pakar Timur Tengah dan mantan wakil perdana menteri Belanda.
Dewan tersebut juga akan membawahi komite teknokrat Palestina yang ditunjuk untuk mengelola urusan sipil Gaza sehari-hari. Namun, di tengah penderitaan rakyat Palestina yang masih berjuang di bawah blokade dan kehancuran, banyak pihak mempertanyakan legitimasi dan niat sejati dewan ini: apakah benar demi perdamaian yang adil, atau sekadar alat politik baru yang mengabaikan hak-hak fundamental rakyat Palestina.
