Sedikitnya 82 warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangkaian serangan terbaru Israel sejak Kamis (10/7). Foto: Hatem Khaled/Reuters via Al Jazeera
JAKARTA, (ERAKINI) - Sedikitnya 82 warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangkaian serangan terbaruIsrael sejak Kamis (10/7), menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Serangan itu terjadi di tengah pembicaraan gencatan senjata yang masih berlangsung, serta kecaman keras atas rencana pengungsian paksa ke Rafah.
Salah satu serangan paling keji terjadi di Deir el-Balah, Gaza tengah. Warga yang sebagian besar ibu dan anak-anak tengah mengantre bantuan makanan khusus untuk balita. Tiba-tiba, serangan udara menghantam. Sebanyak 15 orang, termasuk 9 anak dan 4 perempuan, meninggal dunia seketika. Setidaknya 30 orang terluka, 19 di antaranya anak-anak.
"Ini tidak bisa dibenarkan," tegas Catherine Russell, Direktur Eksekutif UNICEF, dilansir Al Jazeera.
Ia mengecam keras serangan terhadap warga sipil yang hanya ingin mencari bantuan makanan. "Bayangkan, keluarga yang hanya ingin memberi makan anak-anak mereka malah dibunuh. Ini sungguh kejam," katanya.
Menurut Russell, minimnya bantuan selama berbulan-bulan telah membuat anak-anak di Gaza terancam kelaparan. “Selama bantuan belum kembali normal, jumlah anak yang kekurangan gizi akan terus naik. Kita sedang menuju bencana kelaparan,” ucapnya.
Hamas juga mengecam keras serangan tersebut dan menyebutnya bagian dari "kampanye genosida" yang dilakukan Israel secara sistematis terhadap warga sipil Gaza.
“Israel terus melakukan pembantaian brutal di sekolah, kamp pengungsian, hingga jalanan. Ini bukan sekadar serangan, ini pembersihan etnis yang nyata,” kata perwakilan Hamas.
Sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, saat Hamas melakukan serangan yang menewaskan lebih dari 1.100 orang di Israel, jumlah korban di Gaza terus melonjak. Kini, korban tewas sudah lebih dari 57 ribu jiwa, dan lebih dari 137 ribu lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Gaza.
Hambatan Gencatan Senjata
Perundingan gencatan senjata terus berlangsung, dimediasi oleh AS, Qatar, dan Mesir. Hamas mengaku siap membebaskan 10 sandera sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata 60 hari. Namun, mereka menegaskan bahwa aliran bantuan ke Gaza dan penarikan pasukan Israel masih menjadi ganjalan besar.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang sedang berada di AS, mengatakan bahwa Israel masih membuka peluang untuk kesepakatan. Tapi ia memberi syarat, Hamas harus menyerahkan senjata dan berhenti mengatur Gaza.
“Kalau bisa lewat negosiasi, bagus. Tapi kalau tidak, kami akan lakukan dengan kekuatan militer,” ucapnya dalam sebuah pernyataan video.
Rencana Pengungsian Paksa
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan rencana kontroversial, yakni memindahkan warga Gaza ke kota tenda besar di Rafah, dekat perbatasan Mesir. Banyak pihak mengecam rencana ini, termasuk badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA.
“Kalau ini jadi dilakukan, maka Gaza akan berubah jadi kamp konsentrasi raksasa di tepi Mesir,” kata Tamara Alrifai dari UNRWA. “Kita tidak boleh diam melihat pengungsian paksa skala besar ini,” lanjutnya.
Sementara itu, dari sisi diplomasi, ada sedikit titik terang. Uni Eropa berhasil mencapai kesepakatan baru dengan Israel untuk membuka akses masuk bantuan makanan dan bahan bakar ke Gaza.
“Kesepakatan ini bisa membuka lebih banyak jalur penyeberangan, memperbaiki infrastruktur, dan melindungi pekerja kemanusiaan,” ujar Kaja Kallas, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa.
Ia berharap jalur bantuan dari Yordania dan Mesir bisa segera diaktifkan kembali, serta dapur umum di Gaza bisa kembali beroperasi. Namun hingga kini belum jelas apakah bantuan itu akan disalurkan lewat sistem PBB atau melalui mekanisme lain yang kontroversial dan didukung AS-Israel.
