CARACAS, (ERAKINI) — Dunia internasional cemas usai Amerika Serikat melancarkan serangan militer berskala besar ke Venezuela pada Sabtu (3/1/2025) dini hari, sekaligus mengklaim telah menangkap Presiden Nicolas Maduro.
Ledakan keras mengguncang Caracas, ibu kota Venezuela bersamaan dengan aktivitas pesawat tempur yang terbang rendah. Hingga kini, belum jelas siapa yang mengendalikan pemerintahan Venezuela. Keberadaan Maduro juga belum diketahui secara pasti. Berdasarkan konstitusi Venezuela, Wakil Presiden Delcy Rodriguez seharusnya mengambil alih kekuasaan, namun belum ada konfirmasi resmi terkait hal tersebut.
“Kami tidak mengetahui keberadaan Presiden Nicolas Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores. Kami menuntut bukti bahwa mereka masih hidup,” ujar Delcy Rodríguez dalam pernyataan resminya, dilansir Associated Press (AP).
Serangan di Caracas terjadi pada hari ketiga tahun 2026. Sedikitnya tujuh ledakan terdengar, memicu kepanikan warga yang berhamburan ke jalan. Serangan berlangsung kurang dari 30 menit. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa.
Pemerintah Venezuela langsung menetapkan status “gangguan eksternal” dan mengumumkan penerapan rencana pertahanan nasional. Status darurat tersebut memungkinkan penangguhan hak-hak warga serta memperluas peran militer.
Video yang diverifikasi AP memperlihatkan kilatan ledakan, asap tebal, dan jejak tembakan di langit malam Caracas serta wilayah pesisir. Asap juga terlihat membumbung dari hanggar sebuah pangkalan militer di ibu kota.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump membenarkan AS telah melancarkan serangan berskala besar terhadap Venezuela dan menangkap Presiden Nicolás Maduro. Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengklaim Maduro dan istrinya telah ditangkap dan diterbangkan keluar dari negara itu setelah operasi tersebut, yang menurutnya dilakukan bersama aparat penegak hukum AS.
Reaksi Indonesia dan Sejumlah Negara
Pemerintah Indonesia turut memantau perkembangan situasi di Venezuela untuk memastikan keselamatan warga negaranya. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menegaskan Indonesia menyerukan kepada semua pihak agar mengedepankan penyelesaian damai melalui de-eskalasi dan dialog.
Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan warga sipil serta penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Serangan ini juga langsung mendapat kecaman dari sejumlah negara. “Mengabarkan kepada seluruh dunia bahwa Venezuela telah diserang,” tulis Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam serangkaian unggahan di platform media sosial X, dilansir Al Jazeera.
Ia menegaskan, Republik Kolombia berpegang pada prinsip bahwa perdamaian, penghormatan terhadap hukum internasional, serta perlindungan terhadap kehidupan dan martabat manusia harus mengalahkan segala bentuk konfrontasi bersenjata.
Dalam unggahan terpisah, Petro menyatakan Kolombia menolak segala bentuk agresi terhadap kedaulatan Venezuela dan kawasan Amerika Latin. Ia juga mengumumkan pengerahan pasukan militer Kolombia ke wilayah perbatasan Venezuela sebagai langkah antisipasi.
Kecaman keras juga datang dari Kuba. Presiden Miguel Díaz-Canel menuding Washington melakukan “serangan kriminal” terhadap Venezuela dan menyerukan respons internasional yang mendesak. Melalui akun X, Díaz-Canel menyebut kawasan yang selama ini diklaim sebagai “zona damai” kini “diserang secara brutal”.
Ia menggambarkan tindakan Amerika Serikat sebagai bentuk “terorisme negara” yang tidak hanya menyasar rakyat Venezuela, tetapi juga mengancam “Amerika Kita” secara lebih luas.
Presiden Chile Gabriel Boric Font turut menyampaikan keprihatinan dan kecaman atas aksi militer AS di Venezuela. Pemerintah Chile, kata Boric, menyerukan pencarian solusi damai atas krisis serius yang melanda negara tersebut.
“Chile menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional, seperti larangan penggunaan kekuatan, non-intervensi, penyelesaian damai sengketa internasional, serta penghormatan terhadap keutuhan wilayah negara,” ujarnya. Ia menekankan krisis Venezuela harus diselesaikan melalui dialog dan dukungan multilateralisme, bukan lewat kekerasan atau campur tangan asing.
Dari Timur Tengah, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei juga angkat suara. Dalam pernyataannya di X, ia menegaskan pentingnya perlawanan terhadap upaya pemaksaan oleh pihak asing yang menggunakan klaim palsu untuk membenarkan tindakan mereka.
“Kami tidak akan menyerah. Dengan bersandar kepada Tuhan dan dukungan rakyat, musuh akan dibuat bertekuk lutut,” tulis Khamenei.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataan terpisah mengecam keras serangan militer AS terhadap Venezuela, yang dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah negara tersebut.
Pemerintah Rusia menyatakan “sangat prihatin” dan mengecam apa yang disebutnya sebagai “tindakan agresi bersenjata” Amerika Serikat terhadap Venezuela. Kementerian Luar Negeri Rusia menekankan pentingnya mencegah eskalasi lebih lanjut dan mendorong penyelesaian melalui dialog.
“Venezuela harus dijamin haknya untuk menentukan nasib sendiri tanpa intervensi militer yang merusak dari pihak luar,” tegas Moskwa.
Rusia juga menyatakan solidaritas kepada rakyat Venezuela serta dukungan terhadap kebijakan pemerintahnya dalam mempertahankan kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Moskwa turut menyampaikan kekhawatiran serius terkait penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya. Jika benar terjadi, Rusia menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan negara merdeka.
Sikap Uni Eropa
Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Kaja Kallas, mengatakan pihaknya terus memantau situasi di Venezuela secara saksama. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio serta Duta Besar Uni Eropa di Caracas.
“Uni Eropa telah berulang kali menyatakan bahwa Tuan Maduro tidak memiliki legitimasi dan mendukung transisi damai. Namun, dalam segala keadaan, prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB harus dihormati,” ujar Kallas. Ia juga menegaskan keselamatan warga negara Uni Eropa di Venezuela menjadi prioritas utama.
Sementara itu, Pemerintah Spanyol menyerukan de-eskalasi, moderasi, serta penghormatan terhadap hukum internasional. Madrid juga menawarkan diri sebagai mediator untuk membantu mendorong solusi damai bagi krisis Venezuela.
Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan tengah memantau situasi dengan sangat cermat dan mengikuti perkembangan terbaru dengan keprihatinan besar. Berlin menyebut tim krisis pemerintah telah bersidang dan berkoordinasi erat dengan para mitra internasional, termasuk Kedutaan Besar Jerman di Caracas.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan pemerintahannya juga memantau situasi secara saksama, terutama terkait keselamatan warga negara Italia di Venezuela. Saat ini, sekitar 160.000 warga Italia tercatat tinggal di negara tersebut, sebagian besar memiliki kewarganegaraan ganda.
