Jubir Kemenhaj Ichsan Marsha (tengah) saat konferensi pers di kantor Daker Makkah, Syisyah, Makkah, Senin (8/6/2026).
MAKKAH, (ERAKINI) - Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menemukan sejumlah pelanggaran dalam pembayaran dam nusuk yang melibatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Pelanggaran tersebut terjadi karena sejumlah KBIHU bekerja sama dengan mukimin untuk menarik pembayaran dam dari jemaah haji, namun tidak menyalurkannya melalui Adahi, lembaga resmi yang ditunjuk Pemerintah Arab Saudi untuk pengelolaan dam haji.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sekaligus Kepala Bidang Media Center Haji (MCH) PPIH Arab Saudi, Ichsan Marsha, mengatakan pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap KBIHU yang terlibat.
Menurut dia, sebagian KBIHU bersedia menarik kembali dana yang telah diserahkan kepada mukimin dan kemudian menyetorkannya ke Adahi. Namun, ada pula yang memilih tidak mengembalikan dana tersebut. Misalnya, KBIHU berinisial AU dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
"KBIHU AU tidak mau mengembalikan [dam yang sudah ditarik] dan siap menerima risiko," kata Ichsan saat konferensi pers di Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, Selasa (9/6/2026).
Ichsan menjelaskan, penertiban pembayaran dam merujuk pada Surat Edaran Nomor 30 Tahun 2026 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah Kemenhaj.
Dalam aturan tersebut, Pemerintah Arab Saudi menunjuk Adahi sebagai lembaga resmi pengelola pembayaran dam bagi jemaah haji dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang membayar dam di Tanah Suci.
Karena itu, seluruh pembayaran dam nusuk yang dilakukan di Arab Saudi wajib disalurkan melalui Adahi. Namun dalam praktiknya, kata Ichsan, masih ditemukan sejumlah KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin untuk menerima pembayaran dam dari jemaah, bahkan mengambil keuntungan dari transaksi tersebut.
KasusKBIHUUHAdariMalang
Kasus pertama yang ditemukan PPIH melibatkan KBIHU berinisial UHA asal Malang, Jawa Timur.
Pada 17 Mei 2026, KBIHU tersebut menarik pembayaran dam dari 117 jemaah yang menginap di hotel nomor 221 dan 222. Dana tersebut kemudian diserahkan kepada mukidari
"Setelah dilakukan pembinaan, uang tersebut bisa ditarik kembali dari mukimin. Dan dibayarkan oleh KBIHU kepada Adahi," kata Ichsan.
KBIHUAHAdariTegal
Kasus kedua terjadi pada 18 Mei 2026 di hotel nomor 121. Saat itu, KBIHU berinisial AHA dari Kota Tegal yang dipimpin HAH menyerahkan pembayaran dam milik 17 jemaah kepada mukimin.
Setelah dilakukan pembinaan, dana tersebut berhasil ditarik kembali dan disalurkan kepada Adahi.
KBIHUNUPdariPati
Kasus ketiga melibatkan KBIHU berinisial NUP dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Dalam kasus ini, sebanyak 40 jemaah dari Kloter SOC 50 diketahui telah membayar dam melalui mukimin.
TigaKBIHUdariNTB
Kasus keempat terjadi pada 23 Mei 2026 di hotel nomor 523. Dalam kasus tersebut, terdapat tiga KBIHU asal Nusa Tenggara Barat yang terlibat, yakni KBIHU AU, HW, dan WD.
"KBIHU AU di bawah pimpinan TGI sebanyak 90 jemaah. KBIU HW di bawah pimpinan HM sebanyak 19 jemaah. Dan KBIHU WD di bawah pimpinan TGIH sebanyak 39 jemaah " kata Ichsan.
Setelah dilakukan pembinaan, KBIHU AU dan HW bersedia menarik kembali dana dari mukimin dan menyetorkannya kepada Adahi.
Namun, KBIHU WD memilih tidak mengembalikan dana tersebut.
KBIHU MB Raup Keuntungan Ratusan Juta Rupiah
Kasus kelima melibatkan KBIHU berinisial MB yang dipimpin M dari Kloter 11 dengan jumlah jemaah mencapai 245 orang.
KasusinidiusutPPIHpada7Juni2026.
Dari total 245 jemaah, sebanyak 122 jemaah telah membayar dam melalui Adahi. Sementara 123 jemaah lainnya membayar melalui mukimin dengan nilai mencapai Rp246 juta.
"Saudara M mendapatkan keuntungan sekitar Rp1. 500.000 per jemaah dikali 123. Dengan total Rp184. 500.000," kata Ichsan.
Setelah mendapatkan pembinaan dari PPIH, M menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan keuntungan tersebut kepada para jemaah.
PembimbingIbadahKloterBPN10DidugaAmbilKeuntungan.
Pada hari yang sama, 7 Juni 2026, PPIH juga menemukan kasus serupa yang melibatkan seorang pembimbing ibadah berinisial AB.
AB diketahui bertugas sebagai pembimbing ibadah (bimbad) pada Kloter BPN 10. Dalam kasus tersebut, sebanyak 98 jemaah dari KBIHU berinisial ARF melakukan pembayaran dam melalui mukimin.
Menurut Ichsan, AB memperoleh keuntungan dari praktik tersebut dengan nilai mencapai Rp98 juta.
PPIH Arab Saudi menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembayaran dam agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umrah RI.