Warga Palestina berdiri di luar 'kota tenda' yang menampung pengungsi Palestina yang kehilangan rumah mereka dalam perang Gaza, setelah hujan lebat di kamp pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza tengah, pada 13 Desember 2025. (Foto: AFP).
WASHINGTON, (ERAKINI) - Amerika Serikat bersiap menggelar pertemuan internasional penting yang akan membahas masa depan Jalur Gaza. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) dijadwalkan menjadi tuan rumah konferensi di Doha pada 16 Desember mendatang bersama negara-negara mitra, guna merancang pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional bagi . Informasi tersebut diungkapkan oleh dua pejabat .
Lebih dari 25 negara diperkirakan akan mengirimkan perwakilan dalam forum tersebut. Agenda konferensi mencakup pembahasan teknis dan strategis, mulai dari struktur komando, mekanisme koordinasi, hingga berbagai isu krusial terkait rencana pengerahan pasukan internasional di wilayah Gaza yang telah lama dilanda krisis kemanusiaan.
Menurut para pejabat, pasukan multinasional ini berpotensi mulai diterjunkan ke Jalur Gaza paling cepat bulan depan. Sejumlah negara disebut telah menyatakan kesiapan dan minat untuk berkontribusi. Sementara itu, pemerintah AS masih merumuskan berbagai aspek penting, seperti jumlah personel, komposisi pasukan, lokasi penempatan, sistem pelatihan, serta aturan keterlibatan yang akan diberlakukan di lapangan.
Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengakui bahwa pembahasan menuju tahap lanjutan perdamaian dilakukan secara intens dan tertutup. “Saat ini banyak perencanaan yang berlangsung di balik layar untuk memasuki fase kedua kesepakatan perdamaian,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tujuan utama dari seluruh proses ini adalah mewujudkan perdamaian yang benar-benar berkelanjutan.
Di tengah dinamika internasional tersebut, Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap perjuangan kemanusiaan rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengerahkan hingga 20.000 personel militer, dengan fokus utama pada misi kemanusiaan, termasuk pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur di Gaza. Juru bicara Kementerian Pertahanan RI, Rico Sirait, menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap persiapan. “Kami tengah menyusun struktur organisasi pasukan yang akan dikerahkan,” katanya.
Sementara itu, realitas di lapangan menunjukkan situasi yang masih timpang. Israel dilaporkan masih menguasai sekitar 53 persen wilayah Jalur Gaza. Di sisi lain, hampir dua juta warga Palestina bertahan hidup di wilayah yang sebagian besar masih berada di bawah kendali Hamas, dengan kondisi sosial dan kemanusiaan yang kian memprihatinkan.
Berdasarkan skema yang tengah dibahas oleh Dewan Perdamaian, badan yang direncanakan menjadi pengambil keputusan utama, pasukan stabilisasi internasional akan ditempatkan di area yang saat ini berada di bawah kendali Israel. Rencana ini menjadi bagian dari peta jalan perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.
Dalam kerangka tersebut, seiring Pasukan Stabilisasi Internasional membangun kendali dan stabilitas keamanan, pasukan Israel disebut akan ditarik secara bertahap. Penarikan ini akan dilakukan berdasarkan sejumlah tolok ukur, capaian tertentu, serta tenggat waktu yang berkaitan dengan proses demiliterisasi.
Meski berbagai forum dan rencana internasional terus digulirkan, banyak pihak menegaskan bahwa kunci perdamaian sejati di Gaza tidak semata terletak pada kehadiran pasukan. Penghormatan terhadap hak hidup, keselamatan, dan masa depan rakyat Palestina, termasuk hak atas tanah dan kedaulatan, tetap menjadi fondasi utama bagi perdamaian yang adil dan bermartabat.
