Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan pada hari Senin, 5 Januari 2026 di markas besar PBB. (Foto: AP).
NEW YORK, (ERAKINI) – Langkah militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela menuai gelombang kritik luas di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam sidang darurat yang digelar Senin waktu setempat, sejumlah negara, baik sekutu maupun rival Washington, menyuarakan keberatan keras terhadap operasi dramatis AS yang menggulingkan Presiden Venezuela serta membawa dirinya dan sang istri, Cilia Flores, ke New York.
Melansir Euronews, Selasa (6/1/2026), forum tertinggi PBB itu menjadi ajang kritik terbuka terhadap kebijakan Presiden ASDonald Trump, yang dinilai telah melampaui batas kedaulatan negara lain. Banyak negara menilai intervensi militer di Caracas sebagai preseden berbahaya bagi tatanan internasional, terlebih setelah Trump melontarkan pernyataan kontroversial terkait kemungkinan perluasan operasi militer ke negara-negara Amerika Selatan lain seperti Meksiko dan Kolombia dengan dalih pemberantasan narkoba.
Tak hanya itu, Trump juga kembali menghidupkan wacana pengambilalihan Greenland, wilayah otonom di bawah Denmark, atas nama kepentingan keamanan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Kopenhagen dan Nuuk, serta memperkeruh suasana diplomatik global.
Dalam pernyataannya di Dewan Keamanan, Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, menegaskan bahwa keutuhan wilayah negara merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Tanpa menyebut Amerika Serikat secara langsung, ia menyampaikan penolakan terhadap upaya pengambilalihan Greenland, sekaligus membela kedaulatan Venezuela. “Tidak ada negara yang berhak memengaruhi proses politik di Venezuela melalui ancaman kekerasan atau cara lain yang bertentangan dengan hukum internasional,” tegas Lassen.
Sikap kritis juga datang dari Prancis. Meski Presiden Emmanuel Macron sebelumnya mendukung penangkapan Maduro, perwakilan Prancis di PBB menyampaikan nada yang lebih keras. Wakil Duta Besar Prancis, Jay Dharmadhikari, menilai bahwa setiap pelanggaran hukum internasional, terlebih jika dilakukan oleh anggota tetap Dewan Keamanan, akan merusak fondasi tatanan global. “Operasi militer yang berujung pada penangkapan Presiden Maduro bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan larangan penggunaan kekerasan,” ujarnya.
Di sisi lain, Amerika Serikat membela penuh tindakannya. Utusan AS untuk PBB, Mike Waltz, menyebut operasi di Venezuela sebagai langkah penegakan hukum yang sah dan terukur. Ia mengecam Dewan Keamanan karena dinilai justru memberikan legitimasi kepada sosok yang disebutnya sebagai diktator dan pelaku kejahatan narkotika.
“Jika PBB memperlakukan seorang teroris narkoba seolah-olah setara dengan presiden yang dipilih secara demokratis, maka kita harus bertanya, organisasi seperti apa ini?” kata Waltz, yang juga mantan penasihat keamanan nasional Trump.
Waltz menegaskan bahwa Maduro tidak diakui sebagai presiden sah oleh banyak negara di Eropa dan Amerika Utara, dengan merujuk pada dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden Venezuela tahun 2024.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi militer Amerika Serikat. Ia menilai bahwa aturan hukum internasional tidak dihormati dalam operasi yang dilakukan pada 3 Januari tersebut dan memperingatkan bahwa tindakan serius semacam ini dapat menjadi preseden berbahaya bagi hubungan antarnegara di masa depan.
Meski banyak negara menyuarakan dukungan terhadap kedaulatan Venezuela, perwakilan Caracas menilai respons internasional masih belum cukup tegas. Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, mendesak Dewan Keamanan agar tidak berhenti pada kecaman diplomatik semata, melainkan secara konkret menuntut Amerika Serikat untuk segera membebaskan Maduro dan istrinya.
Sidang darurat ini menegaskan satu hal: intervensi AS di Venezuela telah mengguncang diplomasi global dan membuka babak baru ketegangan geopolitik yang dampaknya berpotensi meluas jauh melampaui Amerika Latin.
