Frustrasi dengan Oposisi, Presiden Korsel Sempat Berlakukan Darurat Militer, Kini Terancam Dimakzulkan

Terbaru, melansir AP, Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu (4/12/2024) pagi mencabut darurat militer yang diberlakukannya di negara itu sejak Selasa malam atau beberapa jam sebelumnya.

Ia tunduk pada tekanan politik setelah malam yang menegangkan di mana pasukan mengepung parlemen dan anggota parlemen memilih untuk menolak aturan militer. Kini, Presiden Yoon Suk Yeol tampaknya akan dimakzulkan atas tindakannya.

Polisi dan personel militer terlihat meninggalkan halaman parlemen setelah pemungutan suara bipartisan untuk membatalkan keputusan presiden, dan deklarasi tersebut secara resmi dicabut Rabu pagi sekitar pukul 4:30 pagi selama rapat Kabinet.

Parlemen bertindak cepat setelah darurat militer diberlakukan, dengan Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik menyatakan bahwa hukum tersebut ‘tidak sah’ dan bahwa anggota parlemen akan melindungi demokrasi bersama rakyat.

Adapun secara keseluruhan, darurat militer diberlakukan selama sekitar 6 jam. Adapun langkah mengejutkan Presiden Korsel tersebut mengingatkan kembali pada era pemimpin otoriter yang belum pernah terjadi di negara tersebut sejak tahun 1980-an, dan tindakan tersebut langsung dikecam oleh pihak oposisi dan pemimpin partai konservatif Yoon sendiri.

Sementara itu, Pemimpin Partai Demokrat Liberal Lee Jae-myung yang memegang mayoritas di parlemen beranggotakan 300 orang, mengatakan bahwa anggota parlemen partai akan tetap berada di aula utama Majelis hingga Yoon secara resmi mencabut perintahnya.

Woo memuji bagaimana pasukan dengan cepat meninggalkan Majelis setelah pemungutan suara. “Bahkan dengan kenangan buruk kita tentang kudeta militer, warga negara kita pasti telah mengamati peristiwa hari ini dan melihat kedewasaan militer kita,” kata Woo dikutip dari AP.

Saat mengumumkan rencananya untuk mencabut darurat militer, Yoon terus mengkritik upaya parlemen untuk memakzulkan pejabat pemerintah utama dan jaksa senior. Dia mengatakan anggota parlemen telah terlibat dalam “tindakan manipulasi legislatif dan anggaran yang tidak bermoral yang melumpuhkan fungsi negara.”