Pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah memberikan pidato di televisi, saat pemakaman Fuad Shukr, seorang komandan senior Hizbullah yang tewas dalam serangan Israel di pinggiran selatan Beirut, Selasa (1/8/2024). (Foto: Reuters)
BEIRUT, (ERAKINI) – Kekhawatiran akan adanya eskalasi perang di Lebanon meningkat. Tindakan keamanan di Lebanon ditingkatkan pada Kamis (1/8/2024) setelah pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu (31/7/2024) pagi.
Hal ini terjadi setelah pembunuhan komandan senior militer Hizbullah
Fouad Shukr pada Selasa (30/7/2024) malam di pinggiran selatan Beirut. Dilansir dari Arab News, Jumat (2/8/2024), Hizbullah meminta warga di kota-kota selatan untuk tidak memfilmkan peristiwa keamanan dan memutuskan sambungan kamera pengintai dari internet, yang diklaim disusupi oleh Israel.
Kehati-hatian yang diterapkan di front selatan terganggu oleh serangan Israel dan penembakan di kota-kota perbatasan. Dalam upaya menahan memburuknya keamanan, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy dan Menteri Pertahanan John Healey tiba di Beirut untuk melakukan pembicaraan dengan Ketua Parlemen Nabih Berri, Perdana Menteri Najib Mikati, dan Menteri Luar Negeri Abdullah Bou Habib.
Lammy meminta semua pihak untuk menghormati dan melaksanakan Resolusi 1701 dan semua ketentuan dan ketentuannya. Sementara Healy memuji “kemitraan antara tentara Lebanon dan Inggris” dan menyerukan “penanganan semua konflik melalui dialog dan cara diplomatik, karena kekerasan akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi semua orang.”
Berri memberi tahu delegasi Inggris bahwa Lebanon tidak menginginkan perang namun siap mempertahankan diri, dan arogansi Israel menyeret kawasan itu ke arah bahaya yang tidak dapat diprediksi.
Sementara itu, Mikati mengatakan Lebanon mengapresiasi pesan dukungan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang disampaikan kedua menteri luar negeri tersebut.
Dia menekankan bahwa “Israel telah melanggar kedaulatan Lebanon dan menyerang tanah kami, melanggar hukum internasional, dan menyerang warga sipil secara terang-terangan setiap hari” dan menambahkan: “Solusinya hanya bisa bersifat politis dengan menerapkan resolusi internasional, termasuk Resolusi PBB 1701.”
Dia meminta Inggris dan komunitas internasional untuk “menekan Israel agar menghentikan agresinya.” Permohonan Mikati muncul ketika Kementerian Luar Negeri mengajukan pengaduan ke Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal PBB melalui misi tetapnya di New York.
Kementerian tersebut meminta anggota Dewan Keamanan “untuk mengutuk serangan siber Israel di Lebanon, yang menimbulkan ancaman serius terhadap layanan penerbangan sipil dan membahayakan keamanan dan keselamatan jaringan komunikasi, perangkat, aplikasi, dan data elektronik di fasilitas vital Lebanon.”
Tindakan kementerian tersebut didasarkan pada laporan dari Kementerian Telekomunikasi Lebanon, yang mengungkapkan: “Sumber gangguan GPS berada di Israel utara dan menyebabkan penurunan keakuratan posisi di Lebanon, sehingga memengaruhi layanan transportasi dan komunikasi.