KTT G20 pertama yang digelar di Afrika, Sabtu (22/11/2025), mengusung agenda ambisius untuk mendorong kemajuan dalam penyelesaian persoalan jangka panjang yang membelit negara-negara termiskin. Foto: Ilustrasi/G20
JOHANNESBURG, (ERAKINI) — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pertama yang digelar di Afrika, Sabtu (22/11/2025), mengusung agenda ambisius untuk mendorong kemajuan dalam penyelesaian persoalan jangka panjang yang membelit negara-negara termiskin di dunia.
Para pemimpin dan pejabat tinggi dari negara-negara terkaya serta ekonomi berkembang berkumpul di pusat pameran dekat kawasan Soweto, Afrika Selatan, wilayah yang pernah menjadi kediaman Nelson Mandela, untuk mencari titik temu atas prioritas yang ditetapkan tuan rumah.
Dilansir AP, sejumlah prioritas Afrika Selatan, terutama fokus pada perubahan iklim dan penanganan ketimpangan global, mendapat penolakan dari Amerika Serikat yang memboikot KTT G20 tersebut. Namun, saat membuka pertemuan, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menegaskan bahwa “konsensus telah tercapai” dan memberi sinyal bahwa deklarasi bersama akan tetap diadopsi meski tanpa kehadiran AS.
Dalam rekaman komentar yang secara keliru tersiar ke media saat awal sesi tertutup, Ramaphosa terdengar mengatakan telah ada “konsensus luar biasa” untuk mengesahkan deklarasi sejak awal pembahasan.
Agenda Afrika Selatan
Sebagai pemegang presidensi bergilir, Afrika Selatan mendorong kesepakatan untuk memperkuat bantuan bagi negara miskin menghadapi bencana iklim, mengurangi beban utang luar negeri, mempercepat transisi energi hijau, dan memaksimalkan pemanfaatan mineral strategis, upaya yang dianggap penting untuk menekan ketimpangan global.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyebut langkah Afrika Selatan sudah tepat dalam menempatkan isu negara berkembang sebagai prioritas, seraya menunggu apakah G20 mampu menghasilkan reformasi yang berarti.
Keretakan diplomatik
KTT dua hari ini berlangsung tanpa kehadiran Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump memerintahkan boikot, dengan klaim bahwa Afrika Selatan menerapkan kebijakan anti-kulit putih dan menindas minoritas Afrikaans.
Pemerintahan Trump sejak awal juga menolak agenda G20 tuan rumah, termasuk ketika Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio absen dari pertemuan Menlu G20 pada Februari. Rubio menilai agenda tersebut hanya berisi isu keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan perubahan iklim, dan menyatakan tidak ingin membuang dana pajak untuk itu.
Ketegangan diplomatik antara AS dan Afrika Selatan semakin tajam menjelang puncak KTT akhir pekan ini. Meski boikot AS sempat membayangi persiapan pertemuan, sejumlah pemimpin menyerukan agar proses tetap berjalan.
“Saya menyesalinya,” ujar Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait ketidakhadiran Trump. “Namun hal itu tidak boleh menghambat kita. Tugas kita adalah hadir, terlibat, dan bekerja bersama menghadapi berbagai tantangan.”
G20 awalnya beranggotakan 21 pihak, terdiri dari 19 negara, Uni Eropa, dan Uni Afrika. Dibentuk pada 1999, blok ini dimaksudkan menjadi jembatan antara negara maju dan berkembang dalam menghadapi krisis keuangan global. Secara kolektif, anggota G20 mewakili sekitar 85% ekonomi dunia, 75% perdagangan internasional, dan lebih dari separuh populasi global.
Namun, keputusan G20 didasarkan pada konsensus, yang kerap sulit dicapai karena beragamnya kepentingan anggota, mulai dari AS, Rusia, Tiongkok, India, Jepang, negara-negara Eropa Barat, hingga Indonesia, Arab Saudi, dan Afrika Selatan. Guterres memperingatkan bahwa negara-negara kaya sering enggan memberikan konsesi yang diperlukan untuk kesepakatan reformasi iklim dan keuangan global.
