WASHINGTON, (ERAKINI) - Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas setelah Presiden Donald Trump dikabarkan tidak menyambut positif proposal terbaru dari Teheran untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama dua bulan.
Menurut seorang pejabat AS, ketidakpuasan Washington muncul karena Iran mengusulkan agar pembahasan terkait program nuklir ditunda hingga perang benar-benar dihentikan dan persoalan distribusi energi di kawasan Teluk terselesaikan. Pendekatan ini dinilai tidak sejalan dengan keinginan AS yang menuntut isu nuklir dibahas sejak awal.
Namun dari sudut pandang Iran, langkah tersebut justru mencerminkan pendekatan realistis dan bertahap demi menciptakan stabilitas terlebih dahulu. Proposal itu menitikberatkan pada penghentian agresi militer, pemulihan jalur perdagangan, serta jaminan bahwa konflik tidak akan kembali terulang.
Sikap keras Washington juga terlihat dari pernyataan Gedung Putih melalui Olivia Wales yang menyebut bahwa AS “tidak akan bernegosiasi melalui pers” dan tetap berpegang pada garis kebijakan mereka dalam menghadapi Iran.
Padahal, sejarah menunjukkan bahwa kesepakatan nuklir tahun 2015, yang sempat membatasi program nuklir Iran untuk tujuan damai, runtuh setelah Trump secara sepihak menarik diri. Sejak saat itu, ketegangan terus meningkat tanpa adanya kerangka kerja baru yang adil bagi kedua pihak.
Di tengah kebuntuan, diplomasi Iran justru semakin aktif. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi melakukan serangkaian kunjungan ke Pakistan, Oman, hingga Rusia, dan bertemu langsung dengan Vladimir Putin guna memperkuat dukungan internasional.
Iran juga menegaskan bahwa langkah awal menuju perdamaian harus dimulai dari penghentian perang oleh AS dan sekutunya, serta pencabutan blokade laut yang dinilai merugikan banyak negara. Dalam konteks ini, Selat Hormuz menjadi titik krusial karena jalur tersebut merupakan urat nadi distribusi energi global.
Data terbaru menunjukkan dampak signifikan dari konflik ini: jumlah kapal yang melintasi Selat Hormuz anjlok drastis, bahkan kapal tanker minyak Iran dilaporkan dipaksa kembali akibat blokade. Pemerintah Iran mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional, menyebutnya sebagai “legalisasi terang-terangan terhadap pembajakan dan perampokan bersenjata di laut lepas.”
Dari perspektif Teheran, proposal damai yang diajukan bukan sekadar strategi politik, melainkan upaya konkret untuk mengakhiri penderitaan akibat perang, menstabilkan ekonomi global, dan menjaga kedaulatan negara.
Dengan tekanan domestik yang semakin besar terhadap Trump serta kegagalan mencapai target strategis, Iran melihat peluang bahwa jalur diplomasi pada akhirnya akan kembali menjadi pilihan utama. Namun, selama tuntutan dasar seperti penghentian agresi dan pencabutan blokade belum dipenuhi, jalan menuju perdamaian masih akan penuh tantangan.
