Presiden AS Donald Trump menyambut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Knesset di Yerusalem pada 13 Oktober 2025. (Foto: Reuters).
WASHINGTON, (ERAKINI)- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang dikenal sebagai tokoh yang gemar menyebut dirinya sebagai juru damai dan telah lama membidik Hadiah Nobel Perdamaian, akhirnya meraih momentum diplomatik penting.
Pada hari Senin (13/10/2025), ia menjadi tokoh utama di balik penandatanganan perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas, yang berlangsung di Mesir dengan kehadiran sejumlah pemimpin dunia.
Meski dianggap sebagai pencapaian besar, para pengamat dan diplomat menilai bahwa tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Keberhasilan awal ini masih bergantung pada kemampuan Trump dalam menjaga komitmen Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang dinilai sebagai tokoh kunci dalam tahapan lanjutan proses perdamaian.
Selama bertahun-tahun, para presiden AS—mulai dari Bill Clinton hingga Joe Biden—menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan kerja yang lancar dengan Netanyahu, yang dikenal keras kepala dan cenderung memprioritaskan kepentingan politik dalam negerinya. Bahkan dalam masa pemerintahan Trump sendiri, sejumlah langkah militer Israel sempat menimbulkan ketegangan dengan kebijakan luar negeri AS.
Namun, Trump berhasil mendorong Netanyahu untuk menerima kerangka rencana damai 20 poin miliknya, yang juga meyakinkan negara-negara di kawasan untuk turut menekan Hamas agar membebaskan seluruh sandera Israel. Langkah tersebut menjadi kunci dalam menenangkan eskalasi konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Meski gencatan senjata telah diumumkan, jurang perbedaan antara Israel dan Hamas masih sangat lebar. Rencana Trump belum menjawab secara rinci berbagai isu krusial, termasuk status pemerintahan Gaza pasca-konflik dan perlucutan senjata Hamas.
Pemerintah Israel sendiri akan menghadapi pemilihan umum tahun depan, dan hal ini dapat memengaruhi pendekatan Netanyahu dalam menjaga koalisi sayap kanannya yang sensitif terhadap isu keamanan nasional.
“Kita memasuki tahun politik di Israel, di mana hampir semua keputusan terkait erat dengan strategi kampanye,” ujar Nimrod Goren, Presiden lembaga pemikir kebijakan luar negeri Israel, Mitvim. “Netanyahu bisa saja beralih dari pendekatan kompromistis ke posisi lebih keras demi mempertahankan dukungan politiknya.”
Menurut sejumlah analis, kekuatan utama dari rencana Trump—yakni fleksibilitas dan ketidakjelasan sejumlah poin—sekaligus menjadi kelemahan utamanya. Tidak ada pihak yang benar-benar menyetujui semua detail, dan banyak hal dibiarkan terbuka untuk disepakati kemudian.
Salah satu ketentuan yang paling kontroversial adalah bahwa Hamas harus sepenuhnya melucuti senjata dan tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan Gaza ke depan. Meski secara umum Hamas mendukung kerangka perdamaian Trump, mereka tidak secara eksplisit menyetujui poin-poin ini, dan beberapa pemimpin kelompok itu menyatakan tetap ingin terlibat dalam tata kelola Gaza pascaperang.
“Kesepakatan ini sangat rentan untuk gagal,” kata Jon Alterman, pakar Timur Tengah dari Center for Strategic and International Studies. “Jarang ada perjanjian internasional sebesar ini yang menyisakan begitu banyak rincian penting untuk dibahas kemudian.”
Salah satu faktor yang memungkinkan Trump mendapatkan dukungan Netanyahu adalah rekam jejak Trump yang sangat pro-Israel selama masa jabatannya sebelumnya. Ia pernah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mendukung klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan—dua langkah yang sangat signifikan secara simbolik dan politis.
“Trump bukan sosok yang mencoba netral dalam isu Israel,” ungkap seorang pejabat senior AS. “Ia berdiri teguh di sisi Israel, dan justru karena itulah ia mampu mendorong perubahan dari dalam.”
Namun demikian, hubungan mereka juga diwarnai dinamika kompleks. Pada bulan Juli, ketika Israel melancarkan serangan terhadap kantor pertahanan Suriah di Damaskus, Trump memilih untuk tetap membela Netanyahu secara terbuka, meski tindakan tersebut berisiko merusak hubungan AS dengan negara-negara Arab.
Baru-baru ini, Trump menunjukkan sikap yang lebih tegas, termasuk saat memaksa Netanyahu meminta maaf kepada Qatar usai serangan yang menyasar negosiator Hamas di sana. Pada akhirnya, tekanan dari Trump membuat Netanyahu setuju dengan proposal perdamaian meskipun ia merasa ragu.
Alterman menambahkan bahwa Trump kini memiliki pengaruh politik yang besar di Israel, bahkan mungkin lebih besar dari Netanyahu sendiri. “Trump sangat populer di kalangan rakyat Israel. Dukungan atau penolakannya bisa memengaruhi masa depan politik Netanyahu secara signifikan.”
Dalam pidatonya di parlemen Israel, Trump menyindir Netanyahu dengan gaya khasnya. “Sekarang kau bisa sedikit lebih santai, Bibi, karena kau tidak sedang berperang,” ujarnya sambil tertawa.
Namun di balik humor itu, tekanan politik yang dihadapi Netanyahu kian nyata. Koalisi pemerintahannya yang dipenuhi oleh kelompok sayap kanan seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich dapat runtuh jika mereka menganggap Netanyahu terlalu lemah terhadap Hamas.
Simcha Rothman, anggota partai Zionisme Religius, menolak segala bentuk kesepakatan yang tidak berujung pada kehancuran total Hamas. “Kami tidak bisa menerima solusi setengah hati,” tegasnya.
Isu sensitif lainnya adalah ketentuan dalam rencana Trump yang membuka kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan. Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, wacana dua negara menjadi semakin sulit diterima oleh sebagian besar warga Israel.
Dan Shapiro, mantan Duta Besar AS untuk Israel, menyatakan bahwa retorika politik di Israel yang keras terhadap negara Palestina bisa mengurangi minat negara-negara Arab untuk menekan Hamas menjalankan kewajibannya.
“Kesediaan negara-negara Arab memainkan peran dalam kesepakatan ini sangat tergantung pada prospek pembentukan negara Palestina,” kata Shapiro. “Jika diskursus politik di Israel menolak itu secara mutlak, maka dukungan regional pun bisa melemah.”
