25 Negara Kutuk Israel atas Pembunuhan Warga Sipil di Gaza, Desak agar Perang Diakhiri

Dalam sebuah pernyataan bersama, negara-negara tersebut mengutuk pemberian bantuan secara bertahap kepada warga Palestina di Gaza dan mengatakan lebih dari 800 warga sipil telah tewas saat mencari bantuan. Mayoritas korban tewas berada di sekitar lokasi Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel untuk mengambil alih distribusi bantuan di Gaza dari jaringan yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Model pemberian bantuan pemerintah Israel berbahaya, memicu ketidakstabilan, dan merampas martabat manusia warga Gaza," kata para menteri luar negeri negara-negara tersebut dalam sebuah pernyataan bersama. "Penderitaan warga sipil di Gaza telah mencapai titik terendah," imbuh pernyataan tersebut.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan akan mengirimkan pesan yang salah kepada Hamas. “Pernyataan tersebut gagal memfokuskan tekanan pada Hamas dan gagal mengakui peran dan tanggung jawab Hamas atas situasi tersebut,” kata pernyataan Israel.

Sebagian besar wilayah Gaza telah menjadi gurun pasir selama lebih dari 21 bulan perang yang dimulai ketika militan pimpinan Hamas menyerbu Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan 1.200 orang dan membawa 251 sandera kembali ke Gaza, menurut penghitungan Israel.

Serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 59.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza, dengan kematian terbaru dilaporkan pada hari Senin ketika Israel memulai serangan baru di Gaza tengah.

Seruan dari sekitar 20 negara Eropa serta Kanada, Australia, dan Selandia Baru untuk mengakhiri perang di Gaza dan pengiriman bantuan datang dari banyak negara yang bersekutu dengan Israel dan pendukung terpentingnya, Amerika Serikat.

Yayasan Kemanusiaan Gaza menggunakan perusahaan keamanan dan logistik swasta AS untuk mengirimkan pasokan ke Gaza, sebagian besar melewati sistem yang dipimpin PBB yang dituduh Israel telah membiarkan militan pimpinan Hamas menjarah kiriman bantuan yang ditujukan untuk warga sipil. Hamas membantah tuduhan tersebut.

PBB menyebut model GHF tidak aman dan melanggar standar imparsialitas kemanusiaan, yang dibantah oleh GHF. Negara-negara di balik pernyataan tersebut mengatakan Israel menolak bantuan kemanusiaan esensial dan mendesak negara tersebut untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional.

Mereka mendesak Israel untuk segera mencabut pembatasan guna memungkinkan aliran bantuan dan memungkinkan organisasi kemanusiaan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa beroperasi dengan aman dan efektif. Mereka menambahkan bahwa mereka "siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut guna mendukung gencatan senjata segera dan jalur politik menuju keamanan dan perdamaian" bagi warga Israel dan Palestina.