14 Negara Kutuk Perluasan Permukiman Israel di Tepi Barat yang Cederai Hak Palestina

Melansir Arab News, dalam pernyataan bersama yang dipublikasikan Kementerian Luar Negeri Prancis, negara-negara Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Islandia, Irlandia, Jepang, Malta, Belanda, Norwegia, Spanyol, dan Inggris mengecam persetujuan kabinet keamanan Israel atas 19 permukiman baru di wilayah Palestina yang diduduki. Mereka menegaskan sikap konsisten menolak segala bentuk aneksasi dan perluasan permukiman yang melanggar hukum internasional.

Kecaman ini muncul setelah Menteri Keuangan Israel yang berhaluan ekstrem kanan, Bezalel Smotrich, mengumumkan persetujuan pembangunan tersebut. Ia secara terbuka menyatakan bahwa kebijakan itu ditujukan untuk menghalangi terwujudnya negara Palestina, sebuah pengakuan yang menegaskan watak kolonial dari kebijakan permukiman Israel.

Negara-negara penandatangan menilai keputusan sepihak Israel sebagai pelanggaran serius hukum internasional dan memperingatkan dampaknya terhadap gencatan senjata Gaza yang rapuh, khususnya saat para mediator berupaya mendorong implementasi fase lanjutan perdamaian. Mereka mendesak Israel segera membatalkan keputusan tersebut dan menghentikan seluruh ekspansi permukiman.

Pernyataan itu juga menegaskan kembali komitmen kuat komunitas internasional terhadap perdamaian yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan, berlandaskan solusi dua negara—di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai dan aman, dengan pengakuan penuh atas hak-hak rakyat Palestina.

Sebagai konteks, Israel telah menduduki Tepi Barat sejak perang tahun 1967. Di luar Yerusalem Timur, yang diduduki dan dianeksasi Israel pada tahun yang sama, lebih dari 500.000 warga Israel kini tinggal di Tepi Barat, berdampingan dengan sekitar tiga juta warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan.

Awal bulan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat, yang seluruhnya ilegal menurut hukum internasional, telah mencapai level tertinggi setidaknya sejak 2017. Fakta ini memperkuat urgensi desakan global untuk menghentikan kolonisasi dan menegakkan keadilan bagi Palestina.