DUBAI, (ERAKINI) – Sebanyak 21 anak meninggal dunia akibat kelaparan di Jalur Gaza dalam kurun waktu 72 jam, ungkap kepala Rumah Sakit Al-Shifa di Kota Gaza, Selasa (22/7/2025).
Ia mengaitkan kematian tersebut dengan malnutrisi parah dan komplikasi terkait kelaparan di tengah kekurangan makanan dan pasokan medis yang terus berlanjut. Angka-angka ini menambah kekhawatiran yang berkembang atas situasi kemanusiaan di Gaza, di mana akses bantuan masih sangat terbatas.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 1.000 warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan Israel saat berupaya mengakses makanan sejak dimulainya operasi oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza, yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel.
Dari jumlah tersebut, 766 orang tewas di dekat lokasi distribusi GHF, dan 288 orang tewas di dekat konvoi bantuan PBB dan konvoi bantuan lainnya, ujar juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Thameen Al-Kheetan, Selasa. Ia menyatakan bahwa kematian tersebut disebabkan oleh tembakan militer Israel.
Dalam pernyataan terpisah pada hari Selasa, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, memperingatkan bahwa perintah evakuasi Israel dan operasi militer selanjutnya di Deir al-Balah dapat mengakibatkan lebih banyak kematian warga sipil.
"Rasanya mimpi buruk itu mustahil menjadi lebih buruk. Namun, kenyataannya memang demikian... Mengingat konsentrasi warga sipil di wilayah tersebut, dan cara serta metode peperangan yang digunakan Israel hingga saat ini, risiko pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran serius lainnya terhadap hukum humaniter internasional sangat tinggi," ujarnya.
Pada hari Selasa juga, setidaknya 20 orang tewas akibat serangan udara Israel, menurut pejabat kesehatan Palestina. Serangan tersebut terjadi di wilayah-wilayah yang sebelumnya relatif jarang terjadi pertempuran langsung selama konflik 21 bulan tersebut.
Diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, mengeluarkan pernyataan di media sosial yang mengutuk pembunuhan warga sipil di titik-titik distribusi bantuan. "Pembunuhan warga sipil yang mencari bantuan di Gaza tidak dapat dibenarkan," ujarnya.
Kallas menambahkan bahwa ia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar untuk memperkuat harapan terkait akses kemanusiaan dan memperingatkan bahwa "semua opsi tersedia" jika janji-janji yang ada saat ini tidak dipenuhi.
