Parah! Israel Makin Beringas, Setujui 800 Rumah Baru di Tanah Palestina yang Dirampas

Smotrich, tokoh ultra-nasionalis yang sejak awal menolak keberadaan negara Palestina, mengungkapkan bahwa sejak dirinya menjabat pada akhir 2022, pemerintah Israel telah mengaminkan pembangunan lebih dari 51 ribu unit permukiman baru di Tepi Barat. Wilayah ini adalah tanah yang secara sah diakui sebagai bagian dari masa depan negara Palestina.

Media resmi Palestina, WAFA, melaporkan bahwa Otoritas Palestina mendesak pemerintahan Presiden AS Donald Trump agar menekan Israel menghentikan kebijakan yang dinilai sebagai bentuk aneksasi bertahap dan pengerukan tanah milik rakyat Palestina.

Juru bicara Presiden Palestina, Nabil Abu Rudeineh, menegaskan bahwa Washington harus memaksa Israel membatalkan kebijakan pemukiman, penghancuran tanah warga Palestina, serta ekspansi ilegal yang bertentangan dengan hukum internasional.

Proyek permukiman baru tersebut rencananya dibangun di tiga titik, yakni Hashmonaim di dekat Garis Hijau, serta Givat Zeev dan Beitar Illit yang tak jauh dari Yerusalem, semuanya merupakan wilayah yang direbut Israel sejak perang 1967 dan secara global dinilai sebagai wilayah pendudukan.

Dunia Mengutuk, Israel Tetap Tak Peduli

Mayoritas negara di dunia memandang permukiman Israel sebagai tindakan ilegal yang melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB. Meski begitu, Israel terus bersikukuh bahwa proyek tersebut dibutuhkan untuk keamanan mereka sembari mengutip dalih sejarah dan narasi religius yang dipakai untuk membenarkan perluasan wilayah.

Anggota Komite Eksekutif PLO, Wasel Abu Yousef, menegaskan bahwa seluruh permukiman Israel tanpa pengecualian adalah pelanggaran berat terhadap legitimasi internasional.

Sejalan dengan ekspansi permukiman, kekerasan oleh kelompok pemukim Israel terhadap warga Palestina juga melonjak tajam. Setidaknya 264 serangan terjadi hanya dalam satu bulan di Tepi Barat, angka tertinggi sejak PBB mulai mencatat insiden tersebut pada 2006. Serangan-serangan ini semakin menegaskan pola intimidasi sistematis terhadap warga Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan.