JAKARTA, (ERAKINI) - Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mendesak Presiden AS Donald Trump untuk mengerahkan semua upaya untuk mengakhiri di dan mengizinkan masuknya bantuan ke warga Palestina.
Hal itu disampaikan oleh Presiden El-Sisi dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Senin (28/7/2025). Ia menyebut bahwa Trump mampu mengakhiri perang tersebut.
"Dia mampu menghentikan perang," kata El-Sisi.
Sementara itu, harapan tinggi muncul akan adanya kemauan politik baru untuk mengakhiri konflik selama puluhan tahun dan mendorong perdamaian yang layak di Gaza. Atas dasar ini komunitas internasional bersiap menyambut konferensi solusi dua negara di New York pada 28-29 Juli, yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis.
Konferensi ini diselenggarakan di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza dan pergeseran diplomatik bersejarah: keputusan Prancis untuk secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Acara tersebut—yang secara resmi berjudul Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara—digambarkan sebagai sesuatu yang mendesak dan bersejarah.
Menilik latar belakang yang suram, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel, termasuk 50 warga negara Prancis, perang di Gaza telah menelan korban yang tak terbayangkan. Lebih dari 56.000 warga Palestina telah tewas, dan infrastruktur serta tatanan sosial Jalur Gaza hancur lebur.
Sejak awal, Arab Saudi telah menekankan bahwa pengakuan Negara Palestina bukan sekadar simbolis, melainkan kebutuhan strategis bagi perdamaian regional. Menjelang konferensi, Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa kerajaan sepenuhnya mendukung segala upaya yang bertujuan mencapai perdamaian yang adil di kawasan dan global.
“Kerajaan secara konsisten menekankan pentingnya penerapan solusi dua negara melalui upaya politik, diplomatik, dan internasional, karena merupakan pilihan strategis yang menjamin perdamaian dan keamanan regional dan global," katanya.
“Dari sudut pandang ini, muncullah kepemimpinan Kerajaan — bersama Republik Prancis — dalam konferensi internasional tingkat menteri untuk menyelesaikan masalah Palestina secara damai,” imbuhnya.
Konferensi ini, kata dia, bertujuan untuk mendorong implementasi resolusi-resolusi legitimasi internasional yang menyerukan pembentukan solusi dua negara “di mana rakyat Palestina dapat menjalankan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Ini akan membawa perdamaian dan stabilitas ke kawasan serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran.”
