Profil Tony Blair, Mantan PM Inggris yang Disiapkan Pimpin Otoritas Transisi Gaza

Blair disebut menjadi bagian dari pembicaraan tingkat tinggi bersama Amerika Serikat dan pihak lain terkait masa depan Gaza. Blair menegaskan tidak akan mendukung proposal apa pun yang menyebabkan penduduk Gaza terusir dari wilayah mereka. 

Pada Agustus lalu, ia menghadiri pertemuan di Gedung Putih bersama Donald Trump. Utusan Timur Tengah AS, Steve Witkoff, menyebut pertemuan itu “sangat komprehensif”, meski detail pembahasannya tidak banyak diungkap.

Menurut The Economist dan sejumlah media Israel, Blair kemungkinan akan memimpin Gaza International Transitional Authority (GITA), sebuah lembaga yang berupaya memperoleh mandat PBB sebagai otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama lima tahun. Model ini meniru administrasi internasional yang pernah mengawasi transisi Timor Timur dan Kosovo menuju kenegaraan.

Otoritas ini direncanakan berbasis di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum benar-benar masuk ke wilayah Gaza setelah situasi dinilai stabil. Operasi akan didampingi pasukan multinasional.

Rencana Blair memimpin otoritas transisi muncul setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan Trump dan pemimpin dunia lain demi mewujudkan perdamaian dua negara. Abbas menolak peran Hamas dalam pemerintahan Gaza mendatang dan menuntut kelompok tersebut melucuti senjata.

Awal pekan ini, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina, bergabung dengan Prancis, Kanada, Australia, dan sejumlah negara lain. Langkah ini disambut Abbas, meski menuai kecaman dari Israel dan AS yang menyebut pengakuan itu sebagai “hadiah bagi Hamas”.

Rekam Jejak Tony Blair
Dikutip dari Britannica, Minggiu (28/9/2025), Tony Blair lahir di Edinburgh, Skotlandia, pada 6 Mei 1953. Ia adalah mantan pemimpin Partai Buruh Britania Raya yang menjabat Perdana Menteri Inggris pada 1997–2007. Ia tercatat sebagai perdana menteri termuda sejak 1812 dan perdana menteri Partai Buruh dengan masa jabatan terlama kedua setelah Margaret Thatcher dalam lebih dari 150 tahun.

Blair dikenal sebagai tokoh yang membawa Partai Buruh bergeser ke tengah politik dan mempopulerkan konsep New Labour. Ia memimpin Inggris dalam kemenangan besar pada pemilu 1997, serta berperan dalam perjanjian damai Irlandia Utara melalui Good Friday Agreement (1998).

Namun, reputasinya tercoreng karena keputusan mengirim pasukan Inggris ke Perang Irak 2003, langkah yang kemudian banyak dikritik lantaran didasarkan pada intelijen cacat terkait senjata pemusnah massal.

Usai lengser pada 2007, Blair menjabat sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet internasional (AS, Uni Eropa, Rusia, PBB) dengan fokus pada pembangunan ekonomi Palestina dan upaya menuju solusi dua negara.

Blair adalah putra seorang pengacara. Ia menempuh pendidikan di Fettes College, Edinburgh, sekolah yang sering dijuluki sebagai Eton-nya Skotlandia. Ia lalu melanjutkan studi hukum di St John’s College, Universitas Oxford. Selain belajar hukum, Blair juga memiliki ketertarikan pada gagasan keagamaan dan musik populer.

Minat politiknya baru tumbuh serius setelah bertemu dengan calon istrinya, Cherie Booth. Setelah lulus dari Oxford pada 1975, ia dipanggil ke pengadilan sebagai pengacara pada 1976, dengan spesialisasi hukum ketenagakerjaan dan komersial.

Awal Karier Politik
Blair semakin aktif di Partai Buruh dan pada 1983 berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Rakyat untuk daerah pemilihan Sedgefield, sebuah bekas distrik pertambangan di timur laut Inggris. Saat itu, Partai Buruh tengah mengalami masa sulit, setelah kalah dalam empat pemilu berturut-turut (1979–1992) dari Partai Konservatif.

Pada 1988, Blair masuk kabinet bayangan Partai Buruh. Ia dikenal vokal menyerukan agar partai bergeser ke tengah politik, meninggalkan sebagian agenda tradisionalnya seperti kendali negara atas perekonomian, serta memperluas daya tarik Partai Buruh di kalangan pemilih moderat.

Pada 1992, John Smith terpilih sebagai pemimpin Partai Buruh dan menunjuk Blair sebagai Menteri Dalam Negeri bayangan. Namun, Smith meninggal mendadak pada 1994. Kesempatan itu dimanfaatkan Blair untuk maju sebagai pengganti. Dengan dukungan 57 persen suara, ia terpilih sebagai pemimpin partai pada Juli 1994.

Pemilihannya sempat mengejutkan banyak pihak, karena sebelumnya Gordon Brown, Menteri Keuangan bayangan sekaligus sekutunya, lebih difavoritkan. Namun, Blair berhasil meyakinkan Brown untuk mundur setelah keduanya mencapai kesepakatan politik.

Sejak pertengahan 1990-an, Blair mulai mengubah citra partai. Ia sukses memperjuangkan perubahan Klausul IV dalam konstitusi Partai Buruh, yang semula menekankan kepemilikan bersama atas alat produksi. Reformasi ini menandai lahirnya “New Labour”, dengan kebijakan lebih pro-pasar, anti-inflasi, dan dukungan bagi integrasi Inggris ke dalam Uni Eropa.

Di bawah kepemimpinannya, Partai Buruh meraih kemenangan besar pada pemilu Mei 1997 dengan kampanye yang menjanjikan bahwa “everything will only get better”. Blair kemudian menjabat sebagai perdana menteri selama tiga periode berturut-turut.

Pada 1998, Blair memimpin kampanye referendum yang sukses membentuk Majelis London dan menetapkan jabatan wali kota pertama yang dipilih secara langsung. Tahun yang sama, ia berperan penting dalam menegosiasikan Perjanjian Jumat Agung (Good Friday Agreement) yang mengakhiri konflik panjang di Irlandia Utara.

Blair juga memimpin reformasi besar di House of Lords, dengan memangkas jumlah anggota turun-temurun hingga hanya tersisa 92 orang, sebagai langkah awal menuju reformasi yang lebih luas.

Menjelang pemilu berikutnya, popularitas Blair mulai menurun. Kritik publik bermunculan terkait gaya kepemimpinan yang dinilai terlalu tersentralisasi, kurangnya reformasi di sektor layanan publik, serta berbagai isu seperti dugaan manipulasi media, pemberian penghargaan kepada penyumbang dana Partai Buruh, nepotisme, dan dianggap lebih mengutamakan kepentingan bisnis ketimbang kepentingan rakyat biasa.

Meski demikian, warisan politik Blair tetap melekat, terutama karena perannya dalam modernisasi Partai Buruh dan keterlibatannya dalam berbagai isu internasional.