Seorang demonstran memegang spanduk yang merujuk pada pidato Perdana Menteri Israel di Sidang Umum PBB sehari sebelumnya, dalam protes anti-pemerintah yang diselenggarakan oleh keluarga sandera Israel yang ditawan di Gaza, menyerukan gencatan senjata dan tindakan untuk mengamankan pembebasan para sandera, di Tel Aviv pada 27 September 2025. (Foto: AFP)
TEL AVIV, (ERAKINI) - Ribuan warga Israel kembali turun ke jalan pada Sabtu (27/9/2025) malam, menuntut pemerintah segera menyepakati perjanjian damai untuk mengakhiri agresi brutal terhadap Gaza. Aksi tersebut digelar di tengah rencana pertemuan Perdana Menteri dengan Presiden AS , yang diduga akan membahas arah kelanjutan perang.
Aksi unjuk rasa yang dipusatkan di Lapangan Sandera Tel Aviv menjadi simbol penolakan warga sipil terhadap kebijakan perang yang terus memakan korban jiwa tak bersalah di Palestina. Para demonstran membentangkan spanduk besar bertuliskan, “Bawa Semua Sandera Pulang Sekarang,” sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah Israel untuk menghentikan agresi dan memulangkan para tawanan melalui jalur damai.
“Cukup sudah. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan para sandera dan menghentikan penderitaan ini adalah dengan menghentikan perang secara menyeluruh,” tegas Lishay Miran-Lavi, salah satu pengunjuk rasa yang suaminya ditawan di Gaza. Ia juga mendesak Presiden Trump untuk tidak terus-menerus memberi dukungan buta kepada Netanyahu dan justru mendorong perdamaian.
Meski Presiden Trump mengklaim bahwa kesepakatan terkait Gaza sudah hampir tercapai, hingga kini tidak ada detail konkret yang disampaikan ke publik. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Trump menyatakan optimisme soal kesepakatan damai yang akan mengakhiri perang dan mengembalikan sandera.
Namun, pada sisi lain, Netanyahu justru menyampaikan pernyataan keras di hadapan Majelis Umum PBB bahwa Israel akan terus “menyelesaikan misinya” terhadap Hamas—yang secara tidak langsung mengindikasikan bahwa perang akan terus berlanjut.
Netanyahu bahkan mendapat tekanan dari sekutunya sendiri di pemerintahan. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben Gvir, memperingatkan agar perang tidak dihentikan sebelum Hamas "dihancurkan sepenuhnya"—sebuah retorika ekstrem yang justru memperkuat narasi perang berkepanjangan dan menjauhkan kemungkinan perdamaian.
Sementara itu, kekejaman militer Israel terus berlanjut di Gaza. Menurut data terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 92 warga Palestina tewas hanya dalam 24 jam terakhir, termasuk 45 orang di Kota Gaza. Jumlah total korban jiwa di Gaza sejak dimulainya agresi militer Israel telah mencapai lebih dari 65.900 orang, mayoritas merupakan warga sipil, perempuan, dan anak-anak.
Angka ini disampaikan oleh otoritas kesehatan Palestina dan dianggap kredibel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun terus diabaikan oleh negara-negara pendukung Israel seperti Amerika Serikat.
Di sisi lain, berdasarkan klaim militer Israel, serangan Hamas pada Oktober 2023 menyebabkan kematian 1.219 orang di pihak Israel. Dari 251 sandera yang ditahan saat itu, sebanyak 47 masih berada di Gaza—namun 25 di antaranya disebut telah meninggal dunia, menurut versi militer Israel sendiri.
Demonstrasi warga Israel hari Sabtu mengungkap kegelisahan dan kelelahan dari publik terhadap kebijakan pemerintah yang terus menolak solusi damai. Banyak pihak menilai bahwa dukungan tanpa syarat dari Amerika Serikat terhadap Israel hanya memperpanjang penderitaan rakyat Palestina, menghambat proses perdamaian, dan menutup pintu diplomasi.
Ronen Ohel, saudara dari salah satu sandera, secara terbuka menyampaikan seruan kepada Netanyahu agar mengambil langkah berani untuk menyetujui kesepakatan damai. “Ini saatnya Anda menjadi pemimpin, bukan algojo dari perang yang tak berkesudahan,” tegasnya dalam pidato di depan massa.
Dengan pertemuan Netanyahu-Trump yang dijadwalkan berlangsung di Gedung Putih pada Senin mendatang, harapan publik global bertumpu pada upaya mendorong penghentian agresi militer dan pemulihan hak-hak rakyat Palestina. Namun hingga kini, arah pembicaraan masih didominasi oleh kepentingan politik, bukan agenda kemanusiaan.
