Perdana Menteri Irak terpilih Ali al-Zaidi menghadiri pertemuan blok politik Kerangka Koordinasi di Baghdad, Irak, Senin, 27 April 2026, (Foto: Kantor Kepresidenan Irak via AP).
BAGHDAD, (ERAKINI) - Sosok tak terduga tiba-tiba mencuat di panggung politik Irak. Ali al-Zaidi, seorang miliarder yang sebelumnya jauh dari dunia pemerintahan, telah didorong menjadi calon perdana menteri untuk memecah kebuntuan politik yang berlarut-larut.
Setelah berbulan-bulan tarik ulur kekuasaan, koalisi Syiah yang dikenal sebagai Kerangka Koordinasi akhirnya sepakat mengusung al-Zaidi sebagai figur kompromi. Keputusan ini diambil dalam pertemuan di Baghdad, menandai upaya serius untuk mengakhiri krisis politik yang mengancam stabilitas negara.
Tak lama berselang, Presiden Nizar Amedi secara resmi menunjuk pria berusia 40 tahun itu sebagai perdana menteri terpilih dan memberinya mandat membentuk kabinet baru. Langkah cepat ini dilakukan demi mencegah krisis konstitusional yang lebih dalam.
Penunjukan al-Zaidi tidak bisa dilepaskan dari tekanan geopolitik. Nama Nouri al-Maliki, tokoh lama yang dikenal dekat dengan Iran, harus tersingkir dari bursa calon setelah mendapat penolakan keras dari Presiden AS Donald Trump. Sementara itu, perdana menteri petahana Mohammed Shia al-Sudani gagal mengamankan dukungan untuk melanjutkan masa jabatannya.
Di sinilah al-Zaidi muncul sebagai ‘jalan tengah’, figur yang relatif netral di tengah tarik-menarik kepentingan antara Amerika Serikat dan Iran, dua kekuatan yang sama-sama memiliki pengaruh besar di Irak.
Berbeda dari para pendahulunya, al-Zaidi bukanlah produk elite politik tradisional. Ia lahir dan besar di Baghdad, dengan latar belakang keluarga terpandang dari wilayah selatan Dhi Qar. Kariernya justru dibangun dari sektor swasta dan dunia akademik.
Ia memiliki latar pendidikan di bidang hukum serta keuangan, hingga meraih gelar magister di sektor perbankan. Selain itu, ia juga terdaftar sebagai anggota asosiasi pengacara di Irak.
Dalam dunia bisnis, al-Zaidi memimpin National Holding Company, konglomerat yang berdiri sejak 2017 dan bergerak di berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, properti, pertanian, hingga logistik. Ia juga terlibat dalam sektor pendidikan dan kesehatan sebagai pimpinan di sejumlah institusi.
Namun, rekam jejaknya tak sepenuhnya mulus. Salah satu bank yang pernah dipimpinnya, Bank Islam Al-Janoob, sempat mendapat sanksi dari otoritas keuangan Irak, yang kini menjadi sorotan terhadap kredibilitasnya.
Kemunculan al-Zaidi terjadi di saat yang sangat krusial. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran belum sepenuhnya mereda, bahkan setelah adanya upaya gencatan senjata. Situasi ini membuat Irak kembali terancam menjadi ‘arena konflik’ bagi dua kekuatan tersebut, peran yang selama ini coba dihindari.
Milisi yang didukung Iran masih menjadi faktor sensitif, sementara tekanan dari Washington terus meningkat. Dalam kondisi seperti ini, pemilihan al-Zaidi dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan hubungan luar negeri Irak.
Koalisi politik dalam negeri pun akhirnya bersatu mendukungnya, bukan semata karena popularitas, melainkan sebagai upaya menghindari sanksi atau tekanan lebih lanjut dari pihak eksternal.
Kini, tantangan terbesar bagi al-Zaidi bukan hanya membentuk pemerintahan, tetapi juga menavigasi Irak di tengah badai geopolitik yang semakin rumit. Ia harus mampu menjaga stabilitas internal sekaligus menyeimbangkan hubungan dengan Washington dan Teheran, dua kekuatan yang saling berseberangan.
Penunjukannya mencerminkan satu hal penting: Irak masih berada di garis tipis antara kepentingan global yang saling bertabrakan. Dan di tengah situasi genting itu, seorang pengusaha kini memikul harapan besar untuk menjaga negara tetap berdiri tegak.
