Seorang wanita menjemur pakaian di apartemennya yang rusak setelah kembali ke rumah bersama keluarganya di kota pelabuhan Tyre, Lebanon selatan, Kamis, 30 April 2026. (Foto: AP).
BEIRUT, (ERAKINI) - Amerika Serikat melalui kedutaannya di Lebanon mendorong pertemuan langsung antara Presiden Lebanon dan Perdana Menteri Israel, di tengah meningkatnya korban akibat serangan militer Israel yang terus berlangsung meski gencatan senjata telah diberlakukan.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, serangan terbaru di wilayah selatan menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Situasi ini memicu kemarahan publik karena kekerasan tetap terjadi di tengah kesepakatan penghentian sementara konflik.
Upaya diplomasi meningkat setelah perwakilan Lebanon dan Israel dua kali bertemu di Washington, kontak langka setelah puluhan tahun tanpa dialog langsung. Pertemuan ini terjadi usai konflik memanas sejak 2 Maret, ketika Hezbollah yang didukung Iran terlibat dalam eskalasi yang memicu serangan besar-besaran Israel dan operasi darat di Lebanon.
Presiden Donald Trump kemudian mengumumkan gencatan senjata selama 10 hari mulai 17 April, yang selanjutnya diperpanjang selama tiga minggu. Ia bahkan menyatakan harapannya untuk mempertemukan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu “dalam beberapa minggu ke depan” sebagai bagian dari langkah menuju negosiasi langsung.
Namun, rencana tersebut memicu perpecahan di dalam negeri Lebanon. Hezbollah secara tegas menolak negosiasi langsung dengan Israel, termasuk tekanan untuk melucuti senjata mereka.
Dalam pernyataannya, Kedutaan Besar AS menyebut, “Lebanon berada di persimpangan jalan. Rakyatnya memiliki kesempatan bersejarah untuk merebut kembali negara mereka dan membentuk masa depan mereka sebagai negara yang benar-benar berdaulat dan merdeka,” seraya menambahkan bahwa “waktu untuk ragu-ragu telah berakhir.”
AS juga menegaskan bahwa pertemuan langsung yang dimediasi oleh Trump akan memberikan Lebanon jaminan konkret terkait kedaulatan, integritas wilayah, serta dukungan kemanusiaan dan rekonstruksi.
Namun, Presiden Joseph Aoun menolak pendekatan tergesa-gesa tersebut. Ia menegaskan, “Israel harus terlebih dahulu sepenuhnya menerapkan gencatan senjata untuk melanjutkan negosiasi... Serangan Israel tidak dapat terus berlanjut seperti sekarang.” Ia menambahkan, “Kami sekarang menunggu Amerika Serikat untuk menetapkan tanggal untuk memulai negosiasi langsung.”
Di lapangan, situasi tetap memanas. Militer Israel masih melancarkan serangan di wilayah selatan Lebanon dan beroperasi hingga sekitar 10 kilometer ke dalam wilayah Lebanon di sepanjang perbatasan. Presiden Aoun mengecam keras kondisi ini sebagai “pelanggaran Israel yang terus berlanjut,” yang terjadi “meskipun ada gencatan senjata, begitu pula penghancuran rumah dan tempat ibadah, sementara jumlah korban tewas dan luka-luka terus meningkat.”
Ia juga menyerukan tekanan internasional, dengan mengatakan bahwa Israel harus menghormati hukum internasional dan berhenti menargetkan warga sipil, tenaga medis, serta organisasi kemanusiaan.
Sementara itu, laporan dari lapangan menyebutkan serangan udara Israel terus terjadi, bahkan disertai peringatan evakuasi terhadap puluhan desa di selatan. Di sisi lain, Hezbollah mengklaim telah melancarkan sejumlah serangan balasan terhadap target militer Israel.
Gelombang penolakan juga muncul di ibu kota. Warga Lebanon turun ke jalan memprotes penghancuran desa mereka. Salah satu demonstran, Hanaa Ibrahim, menegaskan, “kami tidak akan menyerah dan tidak akan menormalisasi” hubungan dengan Israel.
Kontroversi juga muncul terkait isi perjanjian gencatan senjata yang dipublikasikan oleh Departemen Luar Negeri AS, yang memberi Israel hak untuk bertindak terhadap ancaman yang dianggap akan terjadi. Hezbollah menolak klausul tersebut karena tidak pernah dibahas dalam kabinet Lebanon.
Presiden Aoun menyatakan bahwa teks itu sama dengan kesepakatan sebelumnya pada November 2024 dan telah disetujui semua pihak saat itu. Namun, Ketua Parlemen Nabih Berri membantah, menyebut pernyataan tersebut “tidak akurat, setidaknya.”
Di tengah tekanan diplomatik dan konflik yang belum mereda, Lebanon menghadapi dilema besar: antara dorongan normalisasi yang dipimpin AS dan realitas di lapangan yang masih dipenuhi kekerasan serta penolakan kuat dari rakyatnya sendiri.
