Arab Saudi Murka atas Langkah Israel di Tepi Barat, Dinilai Ancam Perdamaian Dunia

Dalam pernyataan resminya pada Senin, pemerintah Arab Saudi mengecam tindakan otoritas pendudukan Israel yang mengubah status dan penamaan wilayah Tepi Barat menjadi “Tanah Negara” yang dikaitkan langsung dengan otoritas Israel. Kebijakan ini dipandang sebagai bagian dari strategi sistematis untuk membentuk tatanan hukum dan administratif baru di wilayah pendudukan tersebut.

Menurut Riyadh, langkah sepihak tersebut bukan hanya melanggar prinsip-prinsip hukum internasional, tetapi juga secara nyata melemahkan berbagai inisiatif diplomatik yang tengah diupayakan demi mencapai solusi damai di kawasan.

Pemerintah Kerajaan menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas tanah Palestina. Arab Saudi kembali menyuarakan dukungannya terhadap solusi dua negara, yakni berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, sebagai satu-satunya jalan menuju penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.

Sementara itu, pada Minggu sebelumnya, kabinet Israel menyetujui kebijakan tambahan untuk memperkuat kontrol atas wilayah Tepi Barat yang diduduki. Kebijakan tersebut juga membuka ruang lebih luas bagi para pemukim Israel untuk membeli lahan di wilayah tersebut. Pihak Palestina menyebut kebijakan ini sebagai bentuk “aneksasi de facto” atau pencaplokan secara terselubung.

Keputusan Israel ini memicu gelombang kritik dari berbagai negara Arab. Negara-negara seperti Qatar, Mesir, dan Yordania turut menyuarakan penolakan keras terhadap kebijakan tersebut, seraya memperingatkan bahwa tindakan sepihak semacam ini hanya akan memperburuk ketegangan regional.

Situasi ini kembali menempatkan isu Palestina-Israel di pusat perhatian dunia internasional, dengan kekhawatiran bahwa setiap langkah provokatif dapat semakin menjauhkan harapan akan perdamaian yang telah lama dinantikan.