Aksi protes dokter di Korsel terhadap penambahan kuota penerimaan sekolah kedokteran masih terus berlanjut. Kali ini belasan profesor di Universitas Nasional Gyeongsang mengundurkan diri. Foto: Ilustrasi/Sutterstock
JAKARTA, (ERAKINI) - Aksi protes dokter di Korea Selatan (Korsel) terhadap penambahan kuota penerimaan sekolah kedokteran masih terus berlanjut. Kali ini belasan profesor sekolah kedokteran Universitas Nasional Gyeongsang di Selatan Kota Jinju, mundur dari posisi ketua jurusan (kajur) hingga dekan.
“Sebelum mengajukan kenaikan, para profesor sekolah kedokteran menyampaikan keberatan mereka terhadap kenaikan tersebut dalam pertemuan dengan rektor universitas, namun pendapat mereka tidak diterima,” ujar seorang pejabat sekolah kedokteran tersebut dilansir Antara.
Sebanyak 12 profesor yang mengajukan diri mundur dari jabatan administratif, seperti dekan, wakil dekan, dan kepala departemen (ketua jurusan), sebagai bentuk protes atas keputusan universitas tersebut.
Dua profesor lainnya juga mengajukan pengunduran diri sebagai profesor, yang dikabarkan sebagai protes atas keputusan pemerintah menambah kuota fakultas kedokteran.
Awal pekan ini, pemerintah mengumumkan bahwa 40 sekolah kedokteran di seluruh negeri mengajukan permohonan tambahan 3.401 kursi penerimaan tambahan, jauh lebih tinggi dari rencana pemerintah untuk menambah 2.000 kursi dari saat ini 3.058 kursi mulai tahun depan. Universitas Nasional Gyeongsang lalu mengajukan penambahan kursi sekolah kedokteran menjadi 200 dari 76 kursi saat ini.
Sehari sebelumnya, asosiasi profesor dari 33 fakultas kedokteran telah mengajukan gugatan administratif terhadap Menteri Kesehatan dan Pendidikan. Para profesor yang ikut serta berpendapat bahwa keputusan tersebut harus dibatalkan, karena diumumkan oleh Menteri Kesehatan yang tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kuota penerimaan universitas.
Mereka juga menyatakan bahwa rencana tersebut, yang dibuat tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan para profesor kedokteran, dokter magang, dan mahasiswa, merupakan pelanggaran terhadap proses hukum yang dijamin oleh Konstitusi.
Terpisah, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol berjanji menanggapi dengan tegas aksi mogok kerja ribuan dokter magang yang telah berlangsung lebih dari dua minggu dan menolak perintah untuk kembali bekerja.
Yoon menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat Kabinet di kompleks pemerintahan di Sejong, 113 kilometer Selatan Seoul, di tengah tidak adanya tanda-tanda solusi dalam situasi buntu rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 orang.
"Tindakan kolektif para dokter adalah tindakan mengabaikan tugas sendiri dan menggoyahkan pondasi liberalisme dan supremasi hukum, ujarnya.
“Aksi kolektif ilegal yang menyandera nyawa masyarakat hanya dapat ditanggapi secara tegas sesuai dengan hukum dan prinsip,” katanya melanjutkan.
Pemerintah Korsel telah mulai mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan izin medis ribuan dokter magang dan dokter residen yang melakukan aksi mogok kerja. Mskipun pemerintah berjanji tidak akan meminta pertanggungjawaban mereka jika mereka kembali bekerja.
Yoon mengatakan, pemerintah akan mengumpulkan kekuatan di seluruh kementerian dan memobilisasi semua sumber daya yang ada untuk memastikan pemogokan itu tidak mengancam kehidupan masyarakat dan menciptakan kesenjangan dalam layanan medis.
Kabinet Korsel akan menyetujui dana cadangan sebesar 128,5 miliar won untuk membantu menstabilkan operasi perawatan darurat melalui penugasan staf medis ke layanan medis penting, dan kompensasi bagi mereka yang tetap berdedikasi pada pekerjaan mereka.
