Profil Anutin Charnvirakul, Perdana Menteri Baru Thailand yang Sempat Dilarang Berpolitik

Pemilihan ini kemudian digelar setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada 29 Agustus yang mendiskualifikasi Paetongtarn Shinawatra dari jabatan perdana menteri karena percakapan bocor dengan Ketua Senat Kamboja Hun Sen. Putusan itu juga membubarkan kabinet secara keseluruhan, sehingga memicu proses pemilihan perdana menteri baru sesuai konstitusi.

Mengutip kantor berita Nation Thailand, pertarungan memperebutkan kursi perdana menteri kali ini mempertemukan dua kandidat dari partai politik berbeda.  Calon pertama, Anutin Charnvirakul sebagai Ketua Partai Bhumjaithai. Anutin menyatakan siap memimpin pemerintahan minoritas dengan dukungan dari Partai Rakyat. 

Partai Rakyat memiliki kesepakatan jelas lewat Nota Kesepahaman (MoA), termasuk rencana membubarkan Dewan Perwakilan dan menggelar referendum konstitusi baru untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

Calon kedua, Chaikasem Nitisiri dari Partai Pheu Thai. Pheu Thai maju sebagai calon perdana menteri dengan janji politik utama, yakni segera membubarkan Dewan Perwakilan begitu selesai mengucap sumpah jabatan dan menyampaikan pidato kebijakan di parlemen. 

Dalam proses pemilhan, dari total 490 suara, sebanyak 311 mendukung Anutin, 152 memilih kandidat dari Pheu Thai, Chaikasem Nitisiri, sementara 27 memilih abstain.

Siapa Anutin Charnvirakul?
Anutin dikenal dengan julukan Sia Noo*. Anutin lahir di Bangkok pada 13 September 1966. Ia adalah putra sulung Chavarat Charnvirakul, mantan Menteri Dalam Negeri di era Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva sekaligus pendiri perusahaan konstruksi besar Sino-Thai Engineering and Construction (STECON).

Anutin menempuh pendidikan teknik di Hofstra University, Amerika Serikat, lalu menyelesaikan Mini MBA di Universitas Thammasat. Karier politiknya dimulai pada tahun 1996 sebagai penasihat Menteri Luar Negeri. Ia kemudian menjabat Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Perdagangan di era pemerintahan Thaksin Shinawatra.

Pada 2006, Anutin sempat dilarang berpolitik selama lima tahun akibat posisinya sebagai pengurus Partai Thai Rak Thai yang dibubarkan. Setelah masa larangan berakhir pada 2012, ia menggantikan ayahnya sebagai Ketua Partai Bhumjaithai.

Dalam pemerintahan Jenderal Prayut Chan-o-cha, Anutin menjabat Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Kesehatan di masa pandemi Covid-19. Terakhir, di kabinet Srettha Thavisin dan Paetongtarn Shinawatra, ia menjabat Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri sebelum akhirnya mengundurkan diri.

Anutin diperkirakan bisa membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan 143 suara dari Partai Rakyat ditambah 146 suara dari partai-partai lain.

Anutin pada Kamis (4/9) menyatakan sangat yakin Partai Rakyat tidak akan mengingkari janji untuk memilihnya sebagai perdana menteri. Tawaran terbaru dari Pheu Thai untuk segera membubarkan Dewan Perwakilan setelah debat kebijakan, tidak akan memengaruhi keput

Anutin juga menegaskan bahwa ia tidak perlu melakukan renegosiasi dengan Partai Rakyat terkait kerangka waktu pembubaran Dewan Perwakilan.

Ketika ditanya apakah ia khawatir Partai Rakyat bisa membatalkan kesepakatan. “Saya yakin Partai Rakyat tidak akan melakukan itu, dan saya percaya Partai Rakyat juga yakin akan menghormati kesepakatan ini. Ini adalah kesepakatan bersama di antara anggota partai. Jika tidak, ketua partai tidak akan menandatanganinya,” katanya.

Jika terpilih, Anutin mengatakan tidak hanya akan berfokus pada isu perbatasan, tetapi juga menangani masalah penting lainnya, termasuk persoalan ekonomi dan sosial.

Anutin juga memastikan tidak akan mencampuri (mengintervensi) perkara hukum apa pun yang melibatkan partainya maupun orang-orang terdekatnya jika terpilih, serta mendorong pihak terkait untuk memproses kasus tersebut sesuai ketentuan.