Siap Perang dengan AS, Denmark Kirim Tambahan Pasukan Militer ke Greenland

Dalam wawancara dengan NBC News pada Senin, Trump menjawab “no comment” ketika ditanya apakah ia dapat merebut pulau tersebut dengan kekuatan militer.

Pernyataan itu muncul setelah Trump mengirim pesan singkat kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store pada akhir pekan lalu. Dalam pesan tersebut, Trump menyatakan dirinya tidak lagi merasa wajib untuk “berpikir semata-mata tentang perdamaian” setelah gagal meraih Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini.

Denmark sebelumnya menyatakan terbuka terhadap peningkatan kehadiran militer AS di Greenland. Namun, pemerintah menegaskan wilayah tersebut tidak untuk dijual dan memperingatkan bahwa upaya perebutan Greenland dengan kekuatan militer dapat mengakhiri eksistensi NATO.

Desakan Trump agar Greenland berada di bawah kendali AS telah mendorong hubungan AS–Eropa ke titik terendah dalam beberapa dekade terakhir. Situasi ini juga memicu kekhawatiran akan runtuhnya aliansi keamanan transatlantik yang beranggotakan 32 negara, termasuk AS dan Denmark.

Sesuai Pasal 5 Piagam NATO, serangan bersenjata terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota aliansi.

Pada Senin, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte bertemu dengan Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen serta Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt. Pertemuan tersebut membahas penguatan keamanan Arktik, termasuk rencana pembentukan misi gabungan NATO di wilayah Greenland.

Rutte menegaskan pentingnya kawasan Arktik bagi “keamanan kolektif” NATO dan menyebut Denmark terus meningkatkan investasi pertahanannya. “Kami akan terus bekerja sama sebagai sekutu dalam isu-isu penting ini,” ujar Rutte.

Sementara itu, Poulsen menekankan pentingnya solidaritas internasional. “Terima kasih kepada para sekutu yang telah berdiri membela Greenland dan Denmark,” katanya.

Ancaman Perang Dagang
Di sisi lain, ketegangan keamanan ini juga merembet ke ranah ekonomi. Trump mengancam akan mengenakan tarif terhadap Denmark dan tujuh negara Eropa lainnya hingga tercapai kesepakatan pembelian Greenland, meningkatkan risiko pecahnya perang dagang transatlantik.

Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat pada Kamis untuk membahas respons atas krisis tersebut. Opsi yang dipertimbangkan mencakup tarif balasan hingga pengaktifan Anti-Coercion Instrument, mekanisme yang dijuluki “bazoka perdagangan” Uni Eropa.

Jika diaktifkan, instrumen tersebut memungkinkan UE memberlakukan pembatasan luas terhadap investasi dan aktivitas bisnis perusahaan teknologi AS di pasar tunggal Eropa.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan telah menegaskan perlunya menghormati kedaulatan Denmark dan Greenland dalam pertemuannya dengan diplomat AS di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

“Ini sangat penting bagi hubungan transatlantik kami. Pada saat yang sama, Uni Eropa tetap siap bekerja sama dengan Amerika Serikat, NATO, dan para sekutu lainnya, bersama Denmark, untuk menjaga kepentingan keamanan bersama,” kata von der Leyen.

Sementara itu, hasil jajak pendapat yang dipesan harian Denmark Berlingske tahun lalu menunjukkan 85 persen warga Greenland menolak bergabung dengan Amerika Serikat, hanya 6 persen yang menyatakan dukungan.