Pemerintah Haiti memperpanjang status darurat yang saat ini diberlakukan di wilayah ibu kota hingga awal April 2024. Foto: Antara/Xinhua/Dok
JAKARTA, (ERAKINI) - Pemerintah Haiti memperpanjang status darurat yang saat ini diberlakukan di wilayah ibu kota hingga awal April 2024. Langkah ini menyusul masih terjadinya serangan geng bersenjata di kota Port-au-Prince.
“Keadaan darurat keamanan diumumkan di seluruh Departemen Ouest sampai satu bulan ke depan yang dimulai pada Kamis, 7 Maret sampai Rabu, 3 April 2024,” tulis pernyataan resmi pemerintah di jurnal Le Moniteur.
Pemerintah sementara negara Karibia itu juga mengatakan, pembatasan jam malam yang berlaku selama akhir pekan, akan tetap berlaku sampai dengan 11 Maret. Jam malam berlaku mulai pukul 6 sore sampai dengan jam 5 pagi waktu setempat.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk memulihkan ketertiban sekaligus membantu pemerintah kembali mengendalikan situasi di wilayah yang menjadi lokasi geng bersenjata yang kerap menyerang kantor polisi, bandara, dan rumah sakit.
Pimpinan geng mash terus menuntut Perdana Menteri Haiti Ariel Henry untuk mundur. Hendry yang saat ini berada di Puerto Riko, telah memerintah Haiti sejak Juli 2021 ketika Presiden saat itu Jovenel Moise dibunuh di rumahnya.
PM Henry dikabarkan mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk mundur dan memajukan pemilu. Namun, juru bicara Gedung Putih pada Rabu lalu membantah tudingan tersebut.
Sementara itu, kepala geng Haiti yang juga mantan anggota polisi Jimmy Barbecue Cherizier, memperingatkan terjadinya perang sipil jika PM Henry tidak mengundurkan diri.
"Jika Ariel Henry tidak mengundurkan diri, jika masyarakat internasional terus mendukungnya, kami akan mengobarkan perang sipil yang akan mengarah pada genosida," kata Cherizier, Rabu (6/3) waktu setempat dilansir Anadolu.
Geng Cherizier telah beberapa kali mencoba merebut bandara utama Port-au-Prince untuk menghentikan Henry kembali dari luar negeri. Komplotan itu juga menyerang penjara-penjara, kantor polisi, menteri dan target strategis lainnya.
Bentrok antara polisi dan geng bersenjata telah terjadi di Haiti sejak akhir pekan. Selama insiden itu, lebih dari 4.500 narapidana melarikan diri dari dua penjara, termasuk anggota geng serta mereka yang ditangkap sehubungan dengan pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada 2021.
Setelah kelompok bersenjata, yang menguasai 80 persen ibu kota negara, membebaskan ribuan narapidana dari penjara, pemerintah Haiti mengumumkan keadaan darurat 72 jam.
Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk melaporkan pada Rabu bahwa 1.193 orang tewas sejak awal tahun dan 692 lainnya terluka akibat kekerasan geng.
“Sistem kesehatan berada di ambang kehancuran. Rumah sakit sering kali tidak memiliki kapasitas untuk merawat mereka yang datang dengan luka tembak. Sekolah dan tempat usaha ditutup, dan anak-anak semakin banyak dimanfaatkan oleh geng," katanya.
Selain itu, aktivitas ekonomi terhambat karena geng-geng memberlakukan pembatasan terhadap pergerakan masyarakat. Penyedia air minum terbesar di Haiti telah menghentikan pengiriman. "Setidaknya 313.000 orang saat ini menjadi pengungsi internal,” katanya.