Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyesuaikan headphone-nya selama konferensi pers bersama dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz di Yerusalem, Minggu, 7 Desember 2025. (Foto: AP).
YERUSALEM, (ERAKINI) - Sebuah pengakuan mengejutkan kembali mengguncang panggung politik Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disebut-sebut lebih fokus mencari jalan keluar dari tanggung jawab politik dan keamanan menyusul 2023, alih-alih menghadapi kegagalan yang kemudian menyeret ke dalam perang brutal berkepanjangan.
Melansir Arab News, pengakuan itu datang dari Eli Feldstein, mantan ajudan sekaligus juru bicara dekat Netanyahu, dalam wawancara panjang bersama stasiun televisi publik Kan Israel pada Senin malam. Feldstein, yang kini tengah menghadapi proses hukum atas dugaan pembocoran dokumen rahasia, mengungkap apa yang ia sebut sebagai sikap panik dan defensif Netanyahu di hari-hari awal pascaserangan.
Menurut Feldstein, tak lama setelah serangan yang menjadi dalih utama Israel melancarkan agresi masif ke Gaza, Netanyahu justru memberinya instruksi untuk meredam isu pertanggungjawaban atas kegagalan intelijen dan keamanan terbesar dalam sejarah Israel.
“Tugas pertama yang saya terima setelah 7 Oktober adalah menenangkan tekanan publik soal tanggung jawab,” ujar Feldstein. Ia menuturkan bahwa Netanyahu berulang kali memantau pemberitaan media dan tampak resah terhadap desakan agar dirinya mengakui kesalahan.
“Dia bertanya, ‘Apa yang mereka bicarakan di berita? Apakah mereka masih menyinggung soal tanggung jawab?’ Lalu meminta saya memikirkan sesuatu untuk meredam badai media,” kata Feldstein. Ia menggambarkan Netanyahu dalam kondisi panik, khawatir citra dan posisinya runtuh di tengah amarah publik.
Lebih jauh, Feldstein mengklaim bahwa orang-orang di lingkaran inti kekuasaan Netanyahu secara khusus memintanya menghapus kata ‘tanggung jawab’ dari setiap pernyataan resmi, seolah isu tersebut harus disingkirkan dari ruang publik. Langkah itu memperkuat dugaan bahwa kepemimpinan Israel berupaya menghindari evaluasi jujur, apalagi penyelidikan independen oleh negara, yang hingga kini terus ditolak Netanyahu.
Selama berbulan-bulan, para pengkritik menilai Netanyahu sengaja menutup ruang akuntabilitas demi mempertahankan kekuasaan, sementara rakyat Palestina di Gaza membayar harga paling mahal melalui pemboman, pengepungan, dan kehancuran kemanusiaan yang meluas.
Menanggapi wawancara tersebut, kantor Netanyahu langsung melontarkan bantahan keras. Dalam pernyataan yang dikutip media Ibrani, pihaknya menyebut kesaksian Feldstein sebagai “rangkaian tuduhan bohong yang didaur ulang”, serta menuduh sang mantan ajudan memiliki kepentingan pribadi untuk menyelamatkan diri.
Namun bagi banyak pengamat dan pegiat kemanusiaan, pengakuan ini menambah daftar panjang indikasi bahwa perang Gaza bukan sekadar konflik bersenjata, melainkan juga cerminan krisis moral dan kepemimpinan di Israel. Di saat dunia menuntut keadilan dan rakyat Palestina terus menjadi korban, pertanyaan besar tetap menggantung: siapa yang benar-benar bertanggung jawab?
