Menteri Pertahanan Israel Ngeyel Bakal Tinggal di Gaza, Mau Bangun Pos-Pos di Utara

Melansir Arab News, ucapan itu mencuat di saat gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas, yang dimediasi Amerika Serikat, masih berlaku. Di tengah tekanan internasional agar fase lanjutan gencatan senjata dijalankan, termasuk penarikan pasukan Israel dari Gaza, Katz justru menyampaikan sikap yang berseberangan.

Dalam sebuah acara di permukiman Beit El, Tepi Barat yang diduduki, Katz dengan tegas menolak wacana hengkang dari wilayah Palestina tersebut. “Kami sudah berada jauh di dalam Gaza dan tidak akan pernah meninggalkannya. Tidak akan ada cerita seperti itu,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari video yang dipublikasikan media Israel Ynet.

Ia berdalih kehadiran militer Israel di Gaza bertujuan untuk perlindungan dan pencegahan, sebuah narasi yang kerap digunakan untuk membenarkan pendudukan berkepanjangan atas tanah Palestina. Lebih jauh, Katz bahkan mengungkap rencana membangun kembali pos-pos terdepan Nahal di Gaza utara, menggantikan permukiman yang sebelumnya dibongkar saat penarikan sepihak Israel pada 2005.

“Jika saatnya tiba, kami akan mendirikan pos-pos terdepan Nahal di Gaza utara sebagai pengganti komunitas yang telah dipindahkan,” ucapnya. Ia menegaskan langkah tersebut akan dilakukan menurut versi Israel, “pada waktu dan dengan cara yang dianggap tepat”.

Pernyataan ini menuai kritik, bahkan dari dalam Israel sendiri. Mantan menteri sekaligus eks Kepala Staf Militer Israel, Gadi Eisenkot, mengecam sikap pemerintah yang dinilainya menyimpang dari konsensus luas masyarakat dan membahayakan keamanan regional. Melalui unggahan di platform X, Eisenkot menyindir keras kebijakan tersebut.

“Di satu sisi pemerintah mengaku mendukung rencana Trump, namun di sisi lain justru menjual ilusi tentang pendirian kembali permukiman terisolasi di Jalur Gaza,” tulisnya, merujuk pada rencana perdamaian Gaza yang dimediasi Presiden AS Donald Trump.

Tahapan lanjutan dari rencana tersebut mencakup penarikan penuh Israel dari Gaza, pembentukan otoritas sementara untuk mengelola wilayah itu menggantikan Hamas, serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional. Rencana itu juga memuat agenda demiliterisasi Gaza, termasuk pelucutan senjata Hamas, sebuah poin yang ditolak mentah-mentah oleh kelompok perlawanan Palestina tersebut.

Di tengah situasi yang memanas, pada Kamis lalu sejumlah warga Israel dilaporkan nekat memasuki Jalur Gaza dengan melanggar perintah militer. Mereka menggelar aksi simbolis berupa pengibaran bendera, menyerukan pendudukan ulang dan pemukiman kembali Gaza, sebuah tindakan yang dipandang banyak pihak sebagai provokasi terang-terangan terhadap hak rakyat Palestina atas tanahnya sendiri.

Pernyataan dan langkah-langkah ini semakin menguatkan kekhawatiran bahwa pendudukan Israel atas Gaza tidak hanya bersifat militer, tetapi juga politis dan ideologis, sekaligus menegaskan betapa jauhnya realitas di lapangan dari harapan akan kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina.