Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez memegang salinan Reformasi Undang-Undang Organik tentang Hidrokarbon yang membuka sektor minyak nasional negara itu untuk investasi swasta. (Foto: AFP).
WASHINGTON, (ERAKINI) - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai melonggarkan sebagian sanksi terhadap sektor minyak Venezuela. Kebijakan ini diumumkan pada Kamis dan ditujukan untuk membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan AS agar lebih leluasa memperdagangkan minyak mentah asal negara Amerika Latin tersebut. Pemerintah AS juga memberi sinyal bahwa pelonggaran lanjutan akan segera menyusul.
Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) di bawah Departemen Keuangan AS. Melalui kebijakan ini, perusahaan Amerika diperbolehkan membeli, menjual, mengangkut, menyimpan, hingga mengolah minyak mentah Venezuela. Meski demikian, sanksi terhadap sektor produksi minyak Venezuela secara keseluruhan tetap dipertahankan.
Seorang pejabat Gedung Putih menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperlancar distribusi stok minyak Venezuela yang sudah ada di pasar. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pengumuman tambahan terkait relaksasi sanksi lainnya dalam waktu dekat.
Trump sebelumnya menegaskan bahwa Amerika Serikat berniat mengendalikan penjualan dan aliran pendapatan minyak Venezuela dalam jangka panjang, terutama setelah pasukan AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer di Caracas pada awal Januari. Ia juga menyampaikan ambisinya agar perusahaan minyak suatu hari mengucurkan investasi hingga 100 miliar dolar untuk memulihkan kapasitas produksi minyak , yang selama bertahun-tahun merosot akibat minimnya investasi dan buruknya tata kelola.
Di sisi lain, Washington dan Caracas telah mencapai kesepakatan awal untuk memasarkan sekitar 50 juta barel minyak mentah Venezuela. Penjualan tersebut akan difasilitasi oleh dua perusahaan perdagangan energi asal Eropa, yakni Vitol dan Trafigura.
Lisensi umum terbaru dari Departemen Keuangan membuka peluang bagi lebih banyak perusahaan AS untuk terlibat dalam perdagangan minyak Venezuela. Otorisasi ini mencakup berbagai aktivitas komersial, mulai dari pengangkatan, ekspor, penjualan, penyimpanan, pengiriman, hingga pemurnian minyak, selama dilakukan oleh entitas yang berbasis di Amerika Serikat dan melibatkan pemerintah Venezuela atau perusahaan minyak negara PDVSA.
Namun demikian, kebijakan ini secara tegas mengecualikan perusahaan dan individu dari negara-negara yang dianggap sebagai rival strategis AS, termasuk Tiongkok, Rusia, Iran, Korea Utara, dan Kuba.
Selama masa jabatan pertamanya, Trump memberlakukan sanksi menyeluruh terhadap industri energi Venezuela pada 2019, menyusul pemilihan ulang Maduro yang tidak diakui oleh Washington.
Lisensi baru ini juga menetapkan batasan ketat dalam skema pembayaran. Transaksi tidak boleh melibatkan pertukaran utang, pembayaran dalam bentuk emas, mata uang digital, atau mekanisme lain yang dianggap tidak lazim secara komersial.
Sejumlah perusahaan energi besar, seperti Chevron, Repsol, dan ENI, serta perusahaan penyulingan Reliance Industries dan beberapa penyedia jasa migas AS, dilaporkan telah mengajukan permohonan izin dalam beberapa pekan terakhir untuk memperluas produksi atau ekspor minyak dari Venezuela. Namun, peningkatan produksi secara signifikan masih memerlukan persetujuan tambahan dari pemerintah AS.
Jeremy Paner, mantan penyelidik sanksi OFAC yang kini berpraktik sebagai pengacara di Hughes Hubbard & Reed, menilai lisensi ini cukup luas karena mencakup hampir seluruh rantai operasional minyak, termasuk pengangkutan dan pemrosesan. Meski demikian, ia menekankan bahwa cakupannya tetap terbatas karena hanya berlaku bagi perusahaan AS.
Pandangan serupa disampaikan Kevin Book, analis energi dari ClearView Energy Partners. Menurutnya, kebijakan ini memberikan kepastian hukum bagi perusahaan Amerika, sambil tetap mempertahankan mekanisme evaluasi kasus per kasus bagi entitas non-AS. Ia menyebut pendekatan ini sebagai strategi “Amerika lebih dulu, pihak lain menyusul.”
Banyaknya permohonan izin individual ke pemerintah AS disebut-sebut telah memperlambat rencana peningkatan ekspor dan investasi di Venezuela, menurut dua sumber yang mengetahui situasi tersebut.
Di Venezuela sendiri, kebijakan AS ini bertepatan dengan langkah parlemen yang menyetujui revisi undang-undang minyak utama negara itu. Reformasi tersebut bertujuan memberikan ruang gerak lebih luas bagi produsen swasta dalam proyek usaha patungan maupun kontrak baru, termasuk hak untuk mengelola dan memasarkan produksi secara lebih mandiri.
Perubahan regulasi ini juga mengesahkan secara formal skema bagi hasil produksi yang sebelumnya diperkenalkan oleh pemerintahan Maduro dan telah dinegosiasikan dengan sejumlah perusahaan energi dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, Direktur Program Energi Amerika Latin di Baker Institute Universitas Rice, Francisco Monaldi, mengingatkan bahwa pengecualian terhadap entitas Rusia dan Tiongkok berpotensi menimbulkan masalah serius bagi PDVSA. Pasalnya, usaha patungan dengan kedua negara tersebut menyumbang sekitar seperlima dari total produksi minyak Venezuela. “Jika minyak dari usaha patungan itu tidak dapat dipasarkan, dampaknya akan sangat besar,” ujarnya.
