Thailand Bakal Jadi Negara Pertama di Asia Tenggara yang Akui Pernikahan Sesama Jenis
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Parlemen Thailand menyetujui rancangan undang-undang (RUU) pernikahan sesama jenis menjadi undang-undang (UU). Dengan adanya aturan baru itu, Thailand akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui kesetaraan pernikahan LGBTQ.
Kesepakatan itu diambil dalam Majelis Rendah Parlemen Thailand di Bangkok, Rabu (27/3/2024) kemarin. Voting di Parlemen Thailand tersebut didukung 399 suara setuju dan 10 suara lagi tidak setuju.
Merujuk kantor berita AFP, Kamis (28/3/2024), usai disahkan UU langkah selanjutnya agar aturan ini bisa benar-benar diterapkan yaitu harus disetujui oleh Senat. Kemudian disahkan oleh raja, lalu dipublikasikan di Royal Gazette.
Anggota partai progresif Move Forward Party mengatakan, saat ini masyarakat telah membuktikan kepada semuanya bahwa mereka mendukung hak-hal LGBT. Ia menyebut, masyarakat LGBTQ memiliki hak yang sama dengan yang lain.
Sementara itu, berdasarkan keterangan AFP, saat ini di seluruh Asia hanya Taiwan dan Nepal yang mengakui pernikahan sesama jenis. Sedangkan pengadilan tertinggi India menunda keputusan tersebut ke parlemen pada bulan Oktober.
Meskipun kerajaan Thailand memiliki reputasi yang baik di kalangan komunitas LGBTQ+ internasional, para aktivis Thailand telah berjuang selama beberapa dekade melawan sikap dan nilai-nilai konservatif.
Dalam RUU yang disetujui majelis rendah parlemen Thailand ini, penyebutan "laki-laki", "perempuan", "suami" dan "istri" dalam undang-undang perkawinan diubah menjadi istilah-istilah yang netral gender.
Dengan diloloskannya RUU tersebut juga berarti pasangan LGBTQ+ akan dapat menikmati hak-hak warisan dan adopsi di Thailand untuk pertama kalinya.
"Ini adalah langkah besar bagi negara kami - ini adalah yang pertama di Asia Tenggara," kata Mookdapa Yangyuenpradorn, juru bicara kelompok aktivis Fortify Rights, kepada AFP.
Mookdapa menyatakan harapannya agar tahap selanjutnya dari RUU tersebut akan berjalan lancar, sehingga negaranya "akan setara dengan tingkat internasional dalam hal hak-hak LGBT".

















