Usai Voting PBB, Netanyahu Tuntut Hamas agar Disingkirkan dari Gaza, Rakyat Palestina Jadi Korban

Netanyahu sebelumnya menyatakan dukungan terhadap rencana Trump saat berkunjung ke Gedung Putih pada akhir September. Namun komentar terbarunya justru mengisyaratkan adanya ketegangan antara Tel Aviv dan Washington mengenai implementasi langkah berikutnya. Di sisi lain, Hamas telah menyampaikan keberatan atas beberapa bagian dari rancangan tersebut.

Sejumlah diplomat menilai sikap keras Israel dan Hamas sama-sama menghambat kemajuan rencana tersebut. Dokumen perdamaian itu tidak menyertakan tenggat waktu maupun mekanisme penegakan, meski telah mengantongi dukungan luas dari komunitas internasional.

Melalui serangkaian unggahan di platform X usai pemungutan suara PBB, Netanyahu memuji Trump sekaligus menyebut rencana itu sebagai jalan menuju perdamaian dan kesejahteraan, karena mencantumkan tuntutan demiliterisasi total Gaza, pelucutan senjata, serta proses deradikalisasi. Ia juga menyerukan negara-negara tetangga bergabung mengusir Hamas dari kawasan, pernyataan yang menuai kritik keras dari pihak Palestina.

Saat ditanya apa yang dimaksud dengan mengusir Hamas, juru bicara pemerintah Israel menyatakan bahwa hal itu berarti menghapus keberadaan Hamas dari Gaza, sebagaimana tercantum dalam rencana 20 poin Trump, serta memastikan Hamas tidak lagi memiliki kewenangan politik di wilayah tersebut.

Rencana Perdamaian Tak Pernah Meminta Hamas Tinggalkan Gaza

Rancangan Trump justru mencantumkan pasal yang mengizinkan anggota Hamas yang bersedia hidup berdampingan secara damai untuk memperoleh amnesti setelah melucuti senjata. Mereka yang ingin meninggalkan Gaza juga dijanjikan akses perjalanan aman ke negara ketiga.

Rencana itu juga menyebutkan bahwa Hamas tidak akan memiliki posisi dalam pemerintahan Gaza pasca-konflik, namun tidak ada satu pun klausul yang meminta mereka membubarkan diri atau hengkang dari Gaza.

Dokumen tersebut juga membuka kemungkinan reformasi Otoritas Palestina di Tepi Barat sebagai langkah menuju “jalur kredibel bagi penentuan nasib sendiri dan negara Palestina”. Meski demikian, Netanyahu menegaskan kembali penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina, bahkan sebelum voting PBB dilakukan, setelah muncul tekanan dari sekutu politiknya di sayap kanan.

Pasukan Multinasional: Solusi atau Ancaman Baru?

Resolusi Dewan Keamanan menyetujui pembentukan pasukan multinasional untuk membantu menstabilkan Gaza setelah perang mereda. Negara anggota PBB juga didorong untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian, lembaga yang ditugasi mengawasi rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Gaza.

Namun Hamas menolak skema tersebut, menilai resolusi gagal memenuhi tuntutan dasar rakyat Palestina, khususnya terkait hak politik dan hak kemanusiaan. Hamas menegaskan bahwa pasukan internasional, jika harus ada, hanya boleh ditempatkan di perbatasan Gaza untuk memantau gencatan senjata, bukan mengambil alih atau mengawasi urusan internal Gaza. Menurut analis politik Palestina, Reham Owda, posisi Hamas sebaiknya dibaca sebagai bentuk keberatan yang membuka ruang negosiasi, bukan penolakan absolut.

Gencatan senjata Israel–Hamas yang diberlakukan pada 10 Oktober merupakan bagian dari rencana bertahap Trump. Meski sebagian pasukan Israel telah ditarik, Israel masih menguasai 53 persen wilayah Gaza, dan kedua pihak saling menuduh melanggar kesepakatan.

Warga Gaza yang terusir dari rumah mereka menilai pasukan internasional hanya dapat diterima jika penempatan mereka membuka jalan bagi penarikan penuh militer Israel. “Kami tidak ingin diganti pendudukan. Mengusir Israel hanya untuk mendapatkan pendudukan internasional baru bukan solusi,” ujar Abu Abdallah, seorang pengusaha yang kini mengungsi di Gaza tengah.

Bagi banyak warga Palestina, rencana yang ditawarkan Amerika Serikat dan Israel masih jauh dari keadilan. Selama pendudukan dan blokade tetap berlangsung, mereka khawatir Gaza hanya akan berpindah dari satu bentuk kontrol ke bentuk lainnya, tetap tanpa kebebasan yang telah lama mereka perjuangkan.