Menlu Retno Kembali Tegaskan RI Dukung Palestina pada Peringatan Deklarasi HAM PBB

"Pertama, sebagai calon terpilih anggota Dewan HAM PBB, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat solidaritas politik dan dukungan kemanusiaan terhadap Palestina, termasuk dengan meningkatkan kontribusi ke UNWRA sebesar 3 kali lipat," kata Retno dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa (12/12/2023). 

UNRWA adalah Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina. Indonesia juga berkomitmen melanjutkan proses ratifikasi Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Menlu Retno menegaskan, jika konvensi tersebut telah diratifikasi maka Indonesia telah meratifikasi semua instrumen inti HAM internasional, kata Retno.

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen melindungi dan menghormati hak penyandang disabilitas, termasuk dengan memperkuat peran Komisi Nasional Disabilitas, selain berkomitmen mengimplementasikan Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

Menlu Retno selain menyampaikan komitmen nasional juga telah menyampaikan komitmen negara-negara anggota ASEAN dan Timor Leste untuk memperkuat kerja sama HAM di kawasan.

"Kami berkomitmen memperkuat kerja sama regional di bidang HAM, termasuk melalui implementasi ASEAN Leaders' Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-43," kata Menlu Retno ketika membacakan pernyataan ASEAN.

Menlu Retno di sela-sela kunjungan ke Jenewa juga bertemu dengan Thant Myint-U, visiting scholar di University of Cambridge untuk membahas isu Myanmar.

Menlu Retno dan Thant Myint-U akan bersama-sama menjadi panelis dalam "Round Table: the Future of Human Rights, Peace and Security" pada hari kedua Peringatan ke-75 Tahun Deklarasi HAM, Selasa (12/12/2023). 

Di hari yang sama, Menlu Retno juga akan berbicara pada high level event mengenai situasi HAM di Palestina dan menyampaikan pernyataan pada Global Refugees Forum pada Rabu (13/12/2023). 

Adapun peringatan Deklarasi Universal HAM ke-75 di Markas PBB Jenewa dihadiri oleh sekitar 16 kepala negara/pemerintahan dan 20 pejabat setingkat menteri. (ant)