Warga Palestina berjalan di sepanjang jalan di Kota Gaza pada 3 Juli 2026. Perang Gaza dipicu oleh serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang mendorong Israel melancarkan operasi balasan terhadap wilayah tersebut. (Foto: AFP)
GAZA, (ERAKINI) - Hamas mengambil langkah politik besar dengan membubarkan lembaga yang selama hampir 20 tahun mengelola pemerintahan di Jalur Gaza. Keputusan tersebut diumumkan para pejabat kelompok itu pada Senin (6/7/2026) dan dinilai membuka peluang bagi pembentukan pemerintahan sipil baru yang dipimpin kalangan teknokrat .
Langkah ini menjadi salah satu perubahan politik paling signifikan dalam sejarah Hamas sejak kelompok tersebut mengambil alih kendali Gaza dari gerakan Fatah pada 2007. Sejak saat itu, Hamas menjadi penguasa de facto di wilayah pesisir Palestina tersebut.
Pasca diberlakukannya gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada Oktober tahun lalu, kelompok itu beberapa kali menyatakan kesediaannya untuk tidak lagi terlibat dalam urusan pemerintahan sehari-hari. Namun, isu pelucutan senjata masih menjadi perdebatan utama yang belum menemukan titik temu.
Seorang pejabat Hamas yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa organisasi tersebut telah memutuskan untuk mengakhiri peran komite pemerintahan yang selama ini mengelola Gaza.
"Gerakan ini telah memutuskan untuk membubarkan komite pemerintahan Gaza dan menunjuk tokoh yang dapat diterima secara nasional untuk mengawasi kinerja komite tersebut hingga Komite Nasional untuk Administrasi Gaza secara resmi mengambil alih tanggung jawabnya," ujarnya kepada AFP.
Di saat yang sama, kantor media Hamas mengumumkan akan menggelar konferensi pers penting, meski belum mengungkapkan rincian agenda yang akan dibahas.
Pejabat Hamas lainnya menyebut keputusan tersebut telah disampaikan kepada berbagai faksi Palestina dalam pertemuan yang berlangsung di Kairo, Mesir. "Faksi-faksi tersebut menyambut baik keputusan Hamas, menggambarkannya sebagai langkah serius untuk memungkinkan Komite Nasional menjalankan peran pemerintahannya," katanya.
Pembubaran badan pemerintahan Hamas membuka jalan bagi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) untuk mengambil alih pengelolaan administrasi wilayah tersebut. Komite itu dipimpin oleh Ali Shaath, seorang pejabat Palestina yang telah ditunjuk untuk mempersiapkan tata kelola Gaza pascaperang.
NCAG dibentuk oleh Dewan Perdamaian yang sebelumnya digagas oleh Donald Trump saat memediasi kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada Oktober lalu.
Meski telah dibentuk sejak beberapa bulan lalu, komite tersebut belum dapat menjalankan tugasnya secara langsung di Gaza. Berbagai laporan menyebutkan hambatan utama berasal dari penolakan Israel terhadap masuknya anggota komite ke wilayah yang porak-poranda akibat konflik berkepanjangan.
Dalam beberapa bulan terakhir, Hamas bersama sejumlah kelompok Palestina terus melakukan pembicaraan dengan para mediator di Kairo guna menjembatani perbedaan pandangan terkait kelanjutan proses perdamaian dan implementasi tahap berikutnya dari gencatan senjata. Tahap pertama kesepakatan sebelumnya mencakup pembebasan sandera Israel yang masih ditahan Hamas sebagai imbalan atas pembebasan warga Palestina yang berada dalam tahanan Israel.
Meski demikian, proses menuju tahap kedua masih menghadapi jalan terjal. Tahapan lanjutan tersebut dirancang mencakup pelucutan senjata Hamas serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.
Namun hingga kini, kesepakatan tersebut belum terealisasi. Sebaliknya, pasukan Israel dilaporkan terus memperluas area kontrolnya dan kini menguasai sekitar 70 persen wilayah Jalur Gaza.
Di sisi lain, Hamas menegaskan bahwa pembentukan pemerintahan Palestina yang baru harus menjadi prioritas sebelum kelompok itu bersedia mempertimbangkan penyerahan sebagian persenjataannya.
Persoalan mengenai siapa yang akan memimpin Gaza setelah perang berakhir masih menjadi salah satu isu paling rumit dalam negosiasi antara kedua pihak. Israel menolak kemungkinan Hamas kembali memegang kendali pemerintahan, tetapi pada saat yang sama juga belum memberikan dukungan terhadap pengambilalihan langsung oleh Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah.
Situasi tersebut membuat masa depan tata kelola Gaza masih menjadi tanda tanya besar, meskipun langkah pembubaran badan pemerintahan Hamas dinilai sebagai sinyal penting menuju perubahan politik di wilayah tersebut.
