Truk-truk pengangkut bantuan kemanusiaan bersiap melintasi gerbang Mesir di perlintasan Rafah, menunggu pemeriksaan oleh otoritas Israel sebelum memasuki Jalur Gaza, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, 20 Oktober 2025. (Foto: AP).
GAZA, (ERAKINI) - Rencana Israel untuk kembali membuka Penyeberangan Rafah memicu gelombang harapan baru bagi jutaan warga Palestina yang selama dua tahun terakhir hidup dalam pengepungan paling brutal dalam sejarah modern. Melalui pernyataan resmi pada Rabu (3/12/2025), menyebut penyeberangan itu akan kembali beroperasi dalam beberapa hari seolah membuka celah kecil di tengah reruntuhan Gaza yang hancur.
Padahal, bagi masyarakat Gaza, keluar dari wilayah itu selama perang telah menjadi mimpi yang hampir mustahil, terutama bagi ribuan orang yang sakit, terluka, atau membutuhkan perawatan medis yang mustahil lagi dilakukan di rumah sakit yang luluh lantak oleh serangan tanpa henti.
Pengumuman tersebut disambut optimisme oleh keluarga-keluarga Palestina yang menunggu kesempatan untuk membawa kerabat mereka mencari pengobatan. Sistem kesehatan Gaza telah runtuh, dengan ribuan pasien membutuhkan operasi dan perawatan lanjutan yang mustahil dilakukan di wilayah yang dikepung.
Meski begitu, harapan ini dibayangi sederet syarat dan batasan. Israel menegaskan bahwa setiap warga Palestina yang ingin keluar harus melalui proses “penilaian keamanan” Israel dan Mesir, tanpa kejelasan kriteria apa yang digunakan.
Israel juga bersikeras bahwa hingga seluruh sandera yang tersisa dikembalikan, penyeberangan hanya boleh dipakai oleh warga Palestina untuk keluar, bukan masuk. Sebaliknya, Mesir meminta agar penyeberangan dibuka dua arah agar warga Palestina yang berada di Mesir bisa pulang.
Sikap tegas Mesir ini tak lepas dari kekhawatiran bahwa membuka pintu hanya satu arah akan mengubah Gaza menjadi zona pengungsian permanen, sebuah skenario yang bisa menghapus kemungkinan Palestina merdeka.
Sebelum perang, Rafah menjadi jalur vital bagi pergerakan orang dan barang antara Gaza dan Mesir. Empat penyeberangan Gaza lainnya seluruhnya menuju Israel—dan semuanya selalu berada di bawah kontrol ketat militer Israel.
Namun setelah serangan 7 Oktober 2023, Mesir memperketat arus masuk-keluar, sementara Israel mengambil alih sisi Gaza pada Mei 2024. Sejak saat itu, Rafah hampir sepenuhnya ditutup, kecuali beberapa evakuasi medis.
Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 70.100 warga Palestina gugur akibat serangan Israel, mayoritas perempuan dan anak-anak. Meski berada di bawah otoritas pemerintah Gaza, data kementerian kesehatan tersebut secara luas dianggap akurat oleh komunitas internasional.
Jika Rafah benar-benar dibuka kembali, ribuan warga dapat mencari pengobatan di luar Gaza, bertemu keluarga di Mesir atau mengirim hasil produksi lokal ke pasar luar. WHO memperkirakan ada lebih dari 16.500 pasien yang membutuhkan evakuasi medis segera.
Meski Israel menyebut pembukaan tinggal menghitung hari, kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu. Penyeberangan yang rusak akibat pemboman membutuhkan perbaikan besar. Selain itu, misi Uni Eropa yang bertugas mengawasi operasional penyeberangan masih menyelesaikan logistik dan mekanisme keamanan.
Informasi dari pejabat Mesir menyebut bahwa bila kesepakatan tercapai, Rafah akan dibuka dua arah, sejalan dengan rancangan gencatan senjata yang diajukan Presiden AS Donald Trump.
Namun, Mesir tetap berpegang pada sikap lama: tidak menerima eksodus massal warga Gaza. Negeri tersebut sudah menampung puluhan ribu warga Palestina dan sekitar 9 juta imigran, dan menganggap perpindahan besar-besaran sebagai ancaman keamanan, terutama bagi Semenanjung Sinai yang rapuh.
Mesir tetap konsisten mendukung visi negara Palestina merdeka yang mencakup Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, dan khawatir bahwa perpindahan permanen akan mengubur harapan itu.
